Dia mengakui, pasca pengalihan kewenangan penanganan pendidikan tingkat SMA/SMK dari kabupaten ke provinsi, sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 maka urusan administrasinya disana-sini masih mengalami kendala. Salah satunya adalah administrasi mengenai guru honor daerah. Dengan penanganan urusan administrasinya dilakukan secara berjenjang dalam mana dari guru honor daerah memasukan laporan ke kepala sekolah melalui tenaga administrasi yang ada kemudian ke UPTD terdekat lalu dari UPTD ke dinas pendidikan provinsi.
Menjawab citra-news.com dalam hal upah/gaji, mantan Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Setda Provinsi NTT itu mengatakan, setiap guru honor daerah mempunyai hak dan kewajiban yang sama. “Setelah menjalankan kewajiban mengajar sudah tentu hak para guru kontrak adalah menerima upah atau gaji. Namun hak mereka belum bisa terpenuhi jika laporan pelaksanaan tugas atau laporan hasil kerja para guru honor dari sekolah belum kami terima. Jikalau laporannya sudah diterima pun harus dilakukan pemindaian data terhadap laporan yang ada. Sehingga pembayarannya bisa tertunda,”jelas Yohanna.
Jadi pembayaran gaji para guru honor daerah, lanjut dia, membutuhkan proses yang sedikit memakan waktu. Proses yang dimaksud adalah setelah laporan dari guru-guru honor daerah melalui sekolahnya masing-masing, kami harus melakukan pemindaian data laporan yang ada. Setelah semuanya beres baru kita mentransfer uang ke masing-masing nomor rekening para guru honor yang terdata sesuai SK yang ada,”jelas Yohanna.
Mempertegas pernyataan Yohana, Sekretaris Dinas Drs. Aloysius Min mengatakan, ketika kita mentransfer gaji para guru honor yang ada melalui Bank NTT, masih juga ditemukan kesalahan-kesalahan teknis lainnya. Seperti kesalahan dan atau angka nomor yang tidak valid.
