DILARANG Anggota POLRI Mendokumentasi Hasil Penghitungan Suara

Polri mengungkap lima daerah rawan pada Pilkada serentak 2018. Kalau untuk kepentingan internal sendiri, kalau nanti ada sengketa pemilu, biasa laporan ke Gakkumdukata.

Jakarta, citra-news.com – KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan telegram rahasia (TR) yang melarang anggotanya mendokumentasikan hasil Pilkada 2018.  Dalam surat telegram Nomor STR/404/VI/OPS.1.3/2018 tersebut, Tito berpendapat bahwa petugas tidak perlu juga mendokumentasikan proses pencatatan suara tersebut.

Pendapat ini sedikit sulit mendukung transparansi penghitungan suara yang ada. Padahal, menurut Tito, bila ada sengketa administrasi Pilkada nanti, petugas Kejaksaan Agung dan Polri harusnya saling memberikan dokumen-dokumen yang bisa menjadi referensi sengketa tersebut.

“Kalau untuk kepentingan internal sendiri, kalau nanti ada sengketa pemilu, biasa laporan ke Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum), itu bisa jadi referensi,” tegas Tito Senin, 25 Juni 2018) di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tito mengaku, data-data referensi Polri tersebut tidak boleh bocor ke media ataupun dijadikan barang bukti apabila ada pidana tentang sengketa penghitungan suara. Oleh karena itu, TR ini semakin memperkuat larangan Tito tersebut. Namun, sumber referensi Polri pun menjadi tidak ada.

“Tidak bisa jadi barang bukti. Cuman bisa jadi referensi,” tegasnya. “Kami tidak ingin nanti dikira berpihak dan lain-lain.” kata Tito.

Selain TR tentang larangan dokumentasi, Tito juga pernah membuat TR berisikan beberapa larangan bagi anggotanya selama Pilkada 2018. Ada 13 poin yang disertakan dalam TR tersebut. Salah satunya, Polri tak boleh mendukung salah satu paslon, hingga berfoto dengan paslon tersebut.

“Kami sudah menyampaikan beberapa TR tentang netralitas berikut sanksinya di antaranya sanksi teguran, mutasi, demosi sampai terakhir PTDH. Saya sudah mengambil langkah yang dianggap tidak sensitif dan berpihak saya ganti,” ujarnya.

 

Wilayah Timur Indonesia Rawan

Polri mengungkap lima daerah rawan pada Pilkada serentak yang dilaksanakan di 171 daerah seluruh Indonesia. Dalam kelima daerah tersebut, seluruh daerah Pulau Jawa masih termasuk kondusif dan tidak punya kerawanan tinggi. Padahal, pemerintah telah menunjuk penjabat Gubernur Jawa Barat dari kalangan Polri untuk memperkuat keamanan di daerah Jawa Barat.

Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto hari Selasa 26 Juni 2018. Setyo mengatakan bahwa lima daerah rawan yang diprediksi Polri adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Untuk Jawa Barat sendiri tidak termasuk dalam kriteria.

“Jawa masih kondusif,” tegas Setyo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penilaian ini berdasarkan beberapa kriteria, termasuk besarnya gangguan keamanan yang terjadi di daerah tersebut. Polri juga memantau pemberitaan di media soal keamanan di daerah tersebut. Dari hasil itu, Jawa termasuk daerah yang keamanannya terjaga.

“Ini kan kerawanan ada konflik horizontal yang kami antisipasi,” ujarnya lagi.

Pendapat ini tidak relevan jika dibandingkan dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto tentang penempatan Komjen Mochammad Iriawan sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat. Wiranto mengatakan ia telah mendengar adanya anggapan bahwa ada niatan mempengaruhi masyarakat dan mengambil kesempatan memenangkan pasangan calon tertentu dengan menempatkan penjabat gubernur di Jawa Barat dari kepolisian. Tuduhan itu muncul karena adanya mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan ikut mencalonkan diri di Jawa Barat.

Namun, menurutnya hal itu tidak benar. Wiranto mengklaim sudah mempelajari hukum yang ada dan keputusan menempatkan Iriawan tidak melanggar aturan. Apalagi, posisi Iriawan tidak berada pada struktur kepolisian tetapi pada Lemhanas.

“Ini agar pelaksanaan di sana itu aman pelaksanaan Pilkada serentak di sana aman itu, tentu lewat kajian secara menyeluruh,” kata Wiranto hari Senin (25/6/2018).

Wiranto menyebut anggota Polri tentu bisa memahami situasi agar Pilkada berlangsung secara kondusif. Oleh sebab itu, pemilihan Iriawan dianggap wajar. Padahal, pemilihan Iriawan ini malah menimbulkan kegaduhan

Jadi bukan dalam rangka memenangkan Paslon. Ada tenggang waktu untuk diganti pejabat definitif. Kan ada tenggang waktu. Itu kan perlu penjabat yang dianggap cakap untuk menjaga stabilitas wilayah tersebut. ++++cnc/tirto.id

 

Gambar : Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Doc. CNC/tirto.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *