Funay : Kami beri apresiasi kepada perangkat daerah yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi sehingga Pemkot berhasil meraih 3 penghargaan.
Citra News.Com, KUPANG – PEMERINTAH Kota (Pemkot) Kupang meraih 3 (tiga) penghargaan dari Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan dan Bimtek Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD) yang dilaksanakan di Aula KPPN Kupang, Selasa, 27 Pebruari 2024.
Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pengelolaan dana transfer ke daerah (TKD) pada wilayah kerja KPPN Kupang Tahun 2024, KPPN Kupang memberikan penilaian kinerja Pemerintah Daerah selama periode Tahun Anggaran 2023.
KPPN Kupang menganugerahkan TKD Awards Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kota Kupang untuk 3 (tiga) kategori. Yaitu peringkat pertama kategori Kinerja Terbaik Penyaluran Dana TKD (Agregat), peringkat pertama kategori Kinerja Terbaik Penyaluran Dana TKD (DAK Fisik) dan peringkat ketiga kategori Kinerja Terbaik Pengiriman Konfirmasi Pajak atas Beban BUD.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si. atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui jajarannya dalam hal ini KPPN Kupang atas penilaian positif sehingga Pemerintah Kota Kupang berhasil meraih 3 penghargaan tersebut.
“Sebagai pimpinan di Pemerintah Kota Kupang, tentunya kami akan terus memotivasi seluruh perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan TKD, meliputi pendapatan dan pertanggungjawabannya,” ucapnya.
Penjabat Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi sehingga Pemkot berhasil meraih 3 penghargaan tersebut.
Dirinya berharap dengan diterimanya penghargaan dapat semakin memotivasi seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja ke depannya, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
