“Ini kan kerawanan ada konflik horizontal yang kami antisipasi,” ujarnya lagi.
Pendapat ini tidak relevan jika dibandingkan dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto tentang penempatan Komjen Mochammad Iriawan sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat. Wiranto mengatakan ia telah mendengar adanya anggapan bahwa ada niatan mempengaruhi masyarakat dan mengambil kesempatan memenangkan pasangan calon tertentu dengan menempatkan penjabat gubernur di Jawa Barat dari kepolisian. Tuduhan itu muncul karena adanya mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Charliyan ikut mencalonkan diri di Jawa Barat.
Namun, menurutnya hal itu tidak benar. Wiranto mengklaim sudah mempelajari hukum yang ada dan keputusan menempatkan Iriawan tidak melanggar aturan. Apalagi, posisi Iriawan tidak berada pada struktur kepolisian tetapi pada Lemhanas.
“Ini agar pelaksanaan di sana itu aman pelaksanaan Pilkada serentak di sana aman itu, tentu lewat kajian secara menyeluruh,” kata Wiranto hari Senin (25/6/2018).
Wiranto menyebut anggota Polri tentu bisa memahami situasi agar Pilkada berlangsung secara kondusif. Oleh sebab itu, pemilihan Iriawan dianggap wajar. Padahal, pemilihan Iriawan ini malah menimbulkan kegaduhan
Jadi bukan dalam rangka memenangkan Paslon. Ada tenggang waktu untuk diganti pejabat definitif. Kan ada tenggang waktu. Itu kan perlu penjabat yang dianggap cakap untuk menjaga stabilitas wilayah tersebut. ++++cnc/tirto.id
