“Jangankan tahun ini (2018). PT Flobamora sudah selama 10 tahun ini (2008-2018) memberikan sumbangan terhadap PAD (pendapatan asli daerah) hanya NOL persen saja. Nah, karena itu kita lakukan revisi. Kita rapikan semua,”ucap Viktor.
Sembari menambahkan, karena PT Flobamora adalah perusahaan, seharusnya bisa menetapkan menetapkan kinerjanya macam apa. Lalu targetnya macam apa, assetnya berapa, keuntungannya berapa lama. Kan harus menghitungnya secara pasti. Sehingga menjadi salah satu sumber PAD bagi provinsi, tandasnya.
Dari Moratorium, TKI, Hingga Gerakan Penanaman Kelor
Meskipun tidak terkait dengan materi yang menjadi agenda pokok sidang dewan itu, namun wacana terkait moratorium pertambangan dan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri serta gerakan kelorisasi terus menggembosi pokok pikiran dewan.
Dalam sidang Dewan dengan agenda Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2018 itu, beberapa Fraksi memberikan dukungan kepada pemerintah melakukan moratorium pertambangan dan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
Akan tetapi dari Fraksi Gerindra menyatakan pendapatnya agar moratorium terkait sector pertambangan, pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTT (Viktor dan Josef) perlu mempertimbangkan secara baik. Pasalnya dalam pemberian ijin usaha sudah ada perundang-undangan yang mengaturnya.
