PAD Disumbangkan PT FLOBAMOR 10 Tahun NOL PERSEN

Ditengarai manajemen system pengelolaannya yang salah hingga berakibat NIHIL sumbangan PAD dari PT Flobamor. Koq bisa?

Kupang, citra-news.com – GUBERNUR Nusa Tenggara Timur, VIKTOR Bungtilu Laiskodat mengatakan, dalam masa kepemimpinannya berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government and good governance).

“Ke depannya kita berkomitmen mengeluarkan langkah aksi dalam rangka membangun kembali seluruh sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baik itu E-Planning, E-Budgeting  dan semua sistem pengadaan elektronik lainnya. Itu saya kasih waktu tidak terlalu lama dalam perjalanan kami. Seluruh jajaran OPD dalam melakukan pelelangan (tender) pengadaan barang/jasa pemerintah, semua yang besar-besar itu menggunakan sistem E-Planning dan E-Budgeting,”jelas Viktor kepada wartawan usai rapat bersama dewan di gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Senin 24 September 2018.

Menurutnya, E-Planning, E-Budgeting  adalah salah satu pendekatan perencanaan pembangunan menjadikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bahwa adanya perencanaan dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik maka pembangunan dapat tercapai sesuai target.

“Ini bukan karena dorongan KPK. Tapi karena kebutuhan kita bersama. KPK hadir itu untuk mendukung pemerintah yang bersih. Dan ini tentunya keinginan kita semua. Baik eksekutif maupun legislative juga antar lembaga lainnya bahwa komitmen ini yang perlu kita bangun bersama. Kita sama-sama membuat pemerintahan  ini bersih dan berwibawa,”tegasnya.

Menjawab wartawan akan rencana audit terhadap PT Flobamora, kata Viktor, itu sudah                  dilakukan jauh hari sebelumnya. Dari hasil evaluasi PT Flobamor yang adalah  satu-satunya badan usaha  milik daerah (BUMD) pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terus mengalami kerugian.

“Jangankan tahun ini (2018).  PT Flobamora sudah selama 10 tahun ini (2008-2018) memberikan sumbangan terhadap PAD (pendapatan asli daerah) hanya  NOL persen saja. Nah, karena itu kita lakukan revisi. Kita rapikan semua,”ucap Viktor.

Sembari menambahkan, karena PT Flobamora adalah perusahaan, seharusnya bisa menetapkan menetapkan kinerjanya macam apa. Lalu targetnya macam apa, assetnya berapa, keuntungannya berapa lama. Kan harus menghitungnya secara pasti. Sehingga menjadi salah satu sumber PAD bagi provinsi, tandasnya.

Dari Moratorium, TKI, Hingga Gerakan Penanaman Kelor

Meskipun tidak terkait dengan materi yang menjadi agenda pokok sidang dewan itu, namun wacana terkait moratorium pertambangan dan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri serta gerakan kelorisasi terus menggembosi pokok pikiran dewan.

Dalam sidang Dewan dengan agenda Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD NTT terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2018 itu, beberapa Fraksi  memberikan dukungan kepada pemerintah melakukan moratorium pertambangan dan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Akan tetapi dari Fraksi Gerindra menyatakan pendapatnya agar moratorium terkait sector pertambangan, pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTT (Viktor dan Josef)  perlu mempertimbangkan secara baik. Pasalnya dalam pemberian ijin usaha sudah ada perundang-undangan yang mengaturnya.

Menanggapi pendapat Fraksi Gerindra, Gubernur Viktor menyebut moratorium pertambangan di NTT difokuskan untuk mineral logam dan bukan logam dan bukan logam. Sedangkan batu-batuan tidak termasuk dalam rencana moratorium pertambangan yang dimaksud.

“Terkait moratorium pengiriman TKI dan pekerja migran Indonesia asal NTT, pemerintah sepakat dengan Fraksi untuk menindaklanjuti dengan pengkajian dan langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien,”kata Viktor.

Dalam sidang paripurna kelima masa persidangan ketiga ini, Gubernur Viktor juga memberikan apresiasi dukungan fraksi-fraksi DPRD NTT terhadap “GPK” (Gerakan Penanaman Kelor atau Marungga. Karena sesuai rencana Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi motor penggerak sekaligus motivator dalam GPK secara massif ini.

“Pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD NTT telah mengalokasikan anggaran melalui APBD-P 2018. Guna penyediaan bibit tanaman marungga dan pelatihan bagi para petugas lapangan serta petani sebanyak 100 orang di Blora Jawa Tengah,”ucap Viktor.

Diketahui, Faksi- fraksi di DPRD NTT juga memberikan dukungan menyangkut Visi ‘NTT Bangkit, NTT Sejahtera’ dengan 5 (lima) misi utama. Yakni Kesejahteraan Masyarakat; Pengembangan Pariwisata; InfrastrukturSDM, dan Reformasi Birokrasi. +++ cnc1/elliek-humasntt

Gambar : Gubernur VIKTOR Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si, didampingi Kepala Biro Humas, Drs. Semuel Pakereng di Gedung DPRD NTT, Kupang, Senin, 24  September 2018.

Foto : doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *