Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini
Polkam  

PAD Disumbangkan PT FLOBAMOR 10 Tahun NOL PERSEN

CitraNews

Ditengarai manajemen system pengelolaannya yang salah hingga berakibat NIHIL sumbangan PAD dari PT Flobamor. Koq bisa?

Kupang, citra-news.com – GUBERNUR Nusa Tenggara Timur, VIKTOR Bungtilu Laiskodat mengatakan, dalam masa kepemimpinannya berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government and good governance).

“Ke depannya kita berkomitmen mengeluarkan langkah aksi dalam rangka membangun kembali seluruh sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baik itu E-Planning, E-Budgeting  dan semua sistem pengadaan elektronik lainnya. Itu saya kasih waktu tidak terlalu lama dalam perjalanan kami. Seluruh jajaran OPD dalam melakukan pelelangan (tender) pengadaan barang/jasa pemerintah, semua yang besar-besar itu menggunakan sistem E-Planning dan E-Budgeting,”jelas Viktor kepada wartawan usai rapat bersama dewan di gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Senin 24 September 2018.

Baca Juga :  DUBES Thailand JAJAKI Kerjasama PARIWISATA di NTT
Baca Juga :  SEMAU Pilot Project Budidaya Ikan Teknologi Kerambah Bulat

Menurutnya, E-Planning, E-Budgeting  adalah salah satu pendekatan perencanaan pembangunan menjadikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bahwa adanya perencanaan dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik maka pembangunan dapat tercapai sesuai target.

“Ini bukan karena dorongan KPK. Tapi karena kebutuhan kita bersama. KPK hadir itu untuk mendukung pemerintah yang bersih. Dan ini tentunya keinginan kita semua. Baik eksekutif maupun legislative juga antar lembaga lainnya bahwa komitmen ini yang perlu kita bangun bersama. Kita sama-sama membuat pemerintahan  ini bersih dan berwibawa,”tegasnya.

Baca Juga :  BERJUDI dan Pesta Pora PEMICU Angka KEMISKINAN

Menjawab wartawan akan rencana audit terhadap PT Flobamora, kata Viktor, itu sudah                  dilakukan jauh hari sebelumnya. Dari hasil evaluasi PT Flobamor yang adalah  satu-satunya badan usaha  milik daerah (BUMD) pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terus mengalami kerugian.