Menanggapi pendapat Fraksi Gerindra, Gubernur Viktor menyebut moratorium pertambangan di NTT difokuskan untuk mineral logam dan bukan logam dan bukan logam. Sedangkan batu-batuan tidak termasuk dalam rencana moratorium pertambangan yang dimaksud.
“Terkait moratorium pengiriman TKI dan pekerja migran Indonesia asal NTT, pemerintah sepakat dengan Fraksi untuk menindaklanjuti dengan pengkajian dan langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien,”kata Viktor.
Dalam sidang paripurna kelima masa persidangan ketiga ini, Gubernur Viktor juga memberikan apresiasi dukungan fraksi-fraksi DPRD NTT terhadap “GPK” (Gerakan Penanaman Kelor atau Marungga. Karena sesuai rencana Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi motor penggerak sekaligus motivator dalam GPK secara massif ini.
“Pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD NTT telah mengalokasikan anggaran melalui APBD-P 2018. Guna penyediaan bibit tanaman marungga dan pelatihan bagi para petugas lapangan serta petani sebanyak 100 orang di Blora Jawa Tengah,”ucap Viktor.
Diketahui, Faksi- fraksi di DPRD NTT juga memberikan dukungan menyangkut Visi ‘NTT Bangkit, NTT Sejahtera’ dengan 5 (lima) misi utama. Yakni Kesejahteraan Masyarakat; Pengembangan Pariwisata; Infrastruktur; SDM, dan Reformasi Birokrasi. +++ cnc1/elliek-humasntt
Gambar : Gubernur VIKTOR Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si, didampingi Kepala Biro Humas, Drs. Semuel Pakereng di Gedung DPRD NTT, Kupang, Senin, 24 September 2018.
