Philip Fransiskus Dinilai Gagal Paham Program Kerja Bupati

Repot juga kalau ada anggota DPR yang asal omong soal program pemerintah. Karena akan berujung pada perang opini hingga melahirkan polemik. Seperti suara sumbang Philip Fransiskus yang menyebut Bupati Sikka sebar hoax soal program Dana Adat Pendidikan.

Maumere, citra-mews.com – ANGGOTA DPRD Kabupaten Sikka, Philip Fransiskus menyatakan dana adat pendidikan (DAP) hanyalah hoax bikinan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si. Karena menurut Philip belum ada rapat bersama antara eksekutif dan legislatif untuk membahas DAP dimaksud.

“Saya mau tanya dana adat pendidikan yang sudah tersedia 20 milair itu uangnya dari mana. Sejak kappa pemerintah bahas bersama dengan DPRD Sikka. Di APBD 2019 saja tidak ada dana 20 miliar. Itu berarti Bupati Sikka sebarkan hoax,”tegas Philip seperti dikutip Edomeko dalam siaran persnya ke citra-news.com, Senin 4 Pebruari 2019.

Soal DAP ini Juru Bicara Bupati Sikka, Ferdinand Evensius Edomeko, S.Fil menulis, terhadap pernyataan Philip Fransiskus yang juga Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sikka itu dinilai tidak memahami program kerja Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si dan Wakil Bupati Romanus Woga. DAP yang menjadi salah satu adalah program kerja 5 tahunan  dan menjadi kebijakan pemerintah kabupaten Sikka ini dipastikan segera direalisasikan.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Sikka itu menguraikan ada hal prinsip  yang menjadi tolok ukur kebijakan DAP ini. Bahwa DAP itu termuat dalam visi/misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2018-2023. Dan visi/misi serta program DAP ini dicantumkan dalam dokumen RPJMD yang saat ini sedang dipersiapkan dan akan diajukan ke Sidang DPRD pada bulan Pebruari 2019. Guna dibahas dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Sikka. Setelah adanya Perda RPJMD dan Perda DAP barulah program ini dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran (APBD-P TA ) 2019.

Jadi tidak benar bahwa program DAP itu adalah hoax atau tipu-tipuan sebagaimana dikatakan Philipus Fransiskus. Dan yang pasti dan wajib DAP direalisasikan karena merupakan program kerja Bupati Sikka untuk memberikan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa berprestasi namun dari berasal dari ekonomi orangtua yang tidak mampu.

Alasan bahwa program DAP belum dicantumkan dalam APBD 2019 karena Perda APBD 2019 sudah ditetapkan pada Desember 2018. Dalam mana belum ada Perda yang memuat seluruh visi misi dan program kerja 5 tahunan dari Bupati Sikka yang biasa disapa Roby Idong dan Wakilnya Romanus Woga.

Dengan kata lain Edomeko merincikan, pertama program DAP dipersiapkan bagi pelajar/mahasiswa berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi. DAP sebagai dana pinjaman tanpa bunga yang pasti direalisasikan selama 5 tahun berturut-turut selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si dan Romanus Woga.

Kedua, program DAP merupakan satu kesatuan visi misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2018-2023. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DAP harus dimuat dalam dokumen RPJMD yang saat ini sedang dipersiapkan dan akan diajukan ke Sidang DPRD pada Pebruari 2019, guna dibahas dan ditetapkan menjadi Perda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka. Ketiga, sebagai landasan operasionalnya pemerintah (eksekutif) sedang merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang DAP.

Keempat, setelah adanya Perda RPJMD dan Perda DAP barulah program DAP dimasukan kedalam APBD 2019 melalui mekanisme perubahan APBD hingga menghasilkan APBD-P TA 2019. Karena itu perlu diluruskan jika ada anggota DPRD Kabupaten Sikka yang gagal paham mengenai program kerja Bupati Sikka. Adalah TIDAK BENAR bahwa program DAP itu adalah hoax seperti yang dilontarkan Philip Fransiskus, anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Yang benar adalah DAP itu program kerja bupati yang wajib direalisasikan.

Pantauan citra-news.com pasca komentar Philip Fransiskus di salah satu media massa yang menyebut Bupati Roby Idong sebar hoax soal DAP itu mengundang beragam reaksi publik. Ada yang pro tapi lebih banyak yang kontra dengan komentar sang anggota dewan yang terhormat itu. Bahkan ada yang meminta Bupati Roby Idong tidak perlu terlalu serius menanggapinya. Sebagai pemimpin yang lahir dari rahim Non Partai (independent), kritikan itu biarkan anjing menggonggong kavila berlalu. Tanggung jawab morilnya terhadap rakyat bukan pada anggota dewan yang sedang duduk di kursi DPRD Sikka dari perwakilan banyak partai ini.

Karena hampir pasti tidak semua anggota dewan memahami program kerja yang menjadi ranahnya eksekutif (pemerintah). Ranahnya legislatif (DPR/D) terbatas pada budgeting (pertimbangan soal anggaran) untuk membiayai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

Sehingga sangat disayangkan Philip Fransiskus jika rakyat harus memberi label ‘anggota dewan asal omong’. Digadang bisa menurunkan elektabilitas sebagai anggota DPRD sekaligus PAN partai naungannya. +++ amor-cnc/edomeko

Sumber : Even Edomeko/Humas Setda Kabupaten Sikka

Laporan : Armando WS/CNC

Editor : marthen radja

Gambar : Philip Fransiskus (kanan), anggota DPRD Kabupaten Sikka dari PAN

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *