INVESTOR Diminta JANGAN Mengejar PROFIT

Pemerintah dan masyarakat NTT sangat welcome dengan investor manapun yang datanng  berinvestasi  di tanah Flobamora. Asal saja investasi yang menguntungkan rakyat. Bukan untuk mengejar profit atau keuntungan pribadi.

Kupang, citra-news.com – WAKIL GUBERNUR Nusa Tenggara Timur, Drs. JOSEF A. Nae Soi, MM mengatakan, NTT membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sector. Untuk itu dibutuhkan banyak investasi demi kemajuan masyarakat. Namun investor diminta untuk  sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakat NTT.

“Tentu saja investor ingin making profit (mencari keuntungan). Itu tidak bisa dihindarkan. Tapi dalam mencari keuntungan bisnis, kami (Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A. Nae Soi) dengan tegas mengatakan siapapun yang menanamkan modalnya di NTT harus memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Investor kita suruh masuk tapi masyarakat harus diseimbangkan dalam hak-haknya, maupun sebagai asset produksi dalam perusahaan,” demikian Wagub Josef dalam Rapat Temu Investor Sekitar Kawasan Permukiman Transmigrasi, di Hotel Aston Kupang, Rabu 10 April 2019.

Dibeberkan Wagub Josef, pariwisata sebagai sector andalan penggerak ekonomi NTT bertekad untuk menyumbangkan sesuatu bagi kebutuhan nasional. Dalam perspektf ini NTT menyumbangkan Revolusi Hijau  dan Revolusi Biru. Salah satu Revolusi Biru adalah pengembangan garam. Tujuan keduanya ini adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

“Investor harus memperhatikan prinsip simbiosis mutualisma atau saling menghidupkan. Kita membutuhkan investor tapi rakyat juga membutuhkan kemakmuran dan menjaga lingkungan. Alam harus dijaga. Karena minta maaf  khusus untuk tambang kami lakukan moratorium bagi tambang logam dan mangan. Karena akan mengganggu kelestarian alam dan tidak sesuai dengan semangat kami untuk mengembangkan pariwisata,”kata Wagub Josef.

Dalam kegiatan investasi, kami bertekad memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Sehingga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lahan dan sebagainya harus bisa difasilitasi dengan baik. Agar bisa mengakomodir kepentingan investor dan masyarakat.

“Kami sangat paham bahwa dunia usaha membutuhkan kepastian hukum. Teman-teman jangan takut kita akan memberikan kepastian hukum ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan bupati tentang nambatan-hambatan yang dihadapi. Prinsip kami adalah bonum commune suprema lex (kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi). Kalau ada aturan yang menghambat kesejahteraan umum maka harus utamakan bonum commune. Termasuk kami akan mencabut perusahaan yang sudah dapat HPL tapi tidak memanfaatkannya,”tegas Wagub Josef seperti dikutip Aven Reme, dari Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT.

Skema Plasma dan Intiplasma

Sementara Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian PDTT, H.M. Nurdin mengatakan dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui konsep Kota Mandiri terpadu (KMT) Kementerian PDTT melakukan kerjasama dengan pihak aketiga dengan pola investasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Di kawasan transmigrasi, beber Nurdin, ada ada kawasan sisa atau disebut lahan cadangan yang belum termanfaatkan. Lahan-lahan inilah yang kita kerjasamakan dengan investor dengan system HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dimana pengusaha mengusahakan komoditi-komoditi mereka sekaligus mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan. Termasuk pengembangan infrastruktur daerah tersebut.

Dengan skema plasma dan intiplasma, masyarakat diharapkan dapat manfaat ganda dalam meningkatkan kesejahteraan dengan bekerja pada perusahaan dan dari hasil panenan komoditi.

Untuk pengembangan KTM ini semua sector kementerian pusat bisa terlibat. Misalnya PUPR untuk bangun jalan dan embung. Kementerian Agraria untuk sertifikatnya, dan kementerian teknis lainnya untuk pengawasan komoditinya, kata Nurdin.

Menurut Nurdin Provinsi NTT ada dua Kabupaten yang ditetapkan kementerian PDTT. yaitu Kabupaten Sumba Timur dan Timor Tengah Utara (TTU). Di Kabupaten Sumba Timur berkolaborasi dengan PT Muria Sumba Manis (MSM) dalam pengembangan komoditi tebu untuk gula. Dan PT Megro Argo Abadi (MAA) untuk pengembangan tanaman sisal di kawasan transmigrasi Melolo di Kecamatan Umalulu.

Sedangkan di Bupaten TTU beroorasi dengan PT Tamaris Garam Nusantara untuk pengembangan garam di Desa Ponu, Oemanu dan Tuamese. “Ada pemikiran supaya para TKI yang pulang bisa memanfaatkan potensi ini. Karena kawasan ini sangatpotensial untuk jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,”tandasnya.

Terkait perizinan, Pimpinan PT Tamaris Garam Nusantara. Rusni Kartina mengeluhkan. Bahwa hal yang diahadapi adalah lamanya dan rumitnya perzinan dari pemerintah daerah. “Kami mengharapkan pemerintah provinsi untuk memfasilitasiny.Kesulitan lainnya adalah melakukan sosialisasi bersama masyarakat adat. kami menghargai dan menjunjung tinggi kearifan lokal seperti ini. Tapi kami punya target produksi. Kami mengharapkan diskusi ini bisa menghasilkan jalan keluar terbaik. Dukungan dalam hal kebijakan dan legalitas dari pemerintah sangat kami harapkan,”ungkap Rusni. +++ marthen/citra-news.com/avenreme-humasntt

Gambar : Ilustrasi, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si dan Drs. Josef A. Nae Soi, MM melejitkan motto, “Kita Bangkit Kita Sejahtera”

Foto : Doc. CNC/dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *