Bupati Yapan juga menyampaikan kondisi pekerja migrant disana. Bahwa pernah ada pekerja dari NTT yang sakit mental. Entah siapa yang masukkan dia ke RSJ. Tapi tiba-tiba saya ditagih Rp 250 juta, iya saya bantu. Karena memang itu tugas saya sebagai Bupati. Tapi saya takut juga, karena bisa jadi temuan BPK.
“Oleh karena itu, saya senang sekali kita sudah sepakati kerjasama ini. Selanjutnya dinas-dinas terkait bisa mulai segera tindaklanjuti itu. Saya juga minta kepada semua pemilik dan pemimpin perusahaan di Kutai Barat ini untuk sungguh-sungguh menghormati hak-hak pekerja, saudara-saudara kita itu. Karena saya sangat membutuhkan mereka. Saya tidak bisa bekerja sendirian membangun Kutai Barat ini tanpa bantuan para saudara kita itu. Jadi, soal KK dan KTP itu penting. Jika tidak, biar cukup surat pindah. Kita proses di sini. Kedepan saya juga berharap bisa berkunjung ke Kabupaten Sikka. Saya harap kita bisa kerjasam juga di bidang lain, seperti pendidikan, kebudayaan, pertanian, apa saja. Saya senang,”beber dia.
Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung semua niat luhur Pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka.
“Kami DPRD selaku wakil rakyat pasti mendukung semua program yang baik untuk memajukan masyarakat kita. Termasuk sekarang kerjasama dengan Pemerintah Kutai Barat ini. Dan karena ada juga pekerja asal Kabupaten Sikka yang berada di wilayah lain, maka kami juga terus mendukung Bupati dan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk juga menjalin kerjasama dengan pemkab-pemkab lain,”kata Us Bapa.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Nakertrans Sikka Germanus Goleng, S.Sos dan Kepala Dinas Nakertrans Kutai Barat, Silan, SE, MM; Kabag Humas Setda Sikka, Even Edomeko, S.Fil; para pimpinan perangkat daerah se-Kabupaten Kutai Barat; para pengusahan perkebunan se-Kutai Barat; dan para Camat se-Kabupaten Kutai Barat. marthen/citra-news.com/edomeko-humassikka.
Gambar : Bupati Sikka ROBY Idong (ke-2 dari kiri) dan Bupati Kutai Barat F.X Yapan (ke-3 dari kiri) menandatangi MoU Perlindungan Tenaga Kerja di Kantor Bupati Kutai Barat di Sendawar, Kamis 16 Mei 2019.
Foto : Doc. CNC/even edomeko-humassikka
