PERGESERAN APBD Produk Kemasan White Colour Crime? (Jilid 2)

Foto RENI Marlina Un, SE, MM Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi NTT. Doc. CNC/marthen radja

Kemangkiran oknum-oknum pejabat eksekutif dan legislative di Rapat Paripurna Dewan, pertajam imajinasi FD dalam merenda Pergeseran Siluman APBD Provinsi NTT. Koor bisnis politik dan tabir kejahatan dari produk kemasan kelompok berdasi inipun mulai terkuak.

Citra-News.Com, KUPANG – BUKANKAH adanya permohonan dari Pelaksana Teknis Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PLT Kadis PUPR) Provinsi NTT, MAKSI NENABU adalah produk dari sebuah kemasan kejahatan kelompok berdasi (white colour crime)?

Malam itu Jumat kliwon 21 Juni 2019 suasana Rapat Paripurna di DPRD Provinsi NTT tampak lengang nan sepi. Bak serdadu yang kehabisan amonisi, para wakil rakyat yang selalu vocal menyuarakan kepentingan rakyat menjadi tidak bersuara.

Padahal sesungguhnya dari mereka anggota dewan jualah yang harus lantang untuk berargumentasi bagi kaum bersuara namun tidak bersuara (voice but voiceless) yakni rakyat di akar rumput. Menyuarakan aspirasi rakyat akan prinsip-prinsip pemerataan yang berkeadilan dalam pembangunan oleh eksekutif.

Dan alurnya yang lazim adalah dilakukan rapat bersama dewan dalam forum rapat resmi. Bukannya melakukan rapat senyap antar pucuk pimpinan (by person), entah melalui komunikasi by phone dengan mengambil waktu dan tempat kapan saja dan dimana saja (anytime and anywhere). Demikian suara-suara getas terdengar citra-news.com dari bilik Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Provinsi NTT, Jumat siang 21 Juni 2019.

FPD berpendapat, justeru dari fenomena senyap seperti tersebut itulah menjadi signal kuat bagi Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPRD Provinsi NTT. Indikatornya ada pada fakta-fakta autentik, diantaranya Pergeseran Siluman APBD Provinsi 2018. Bahkan dari pergeseran siluman di item kegiatan sektor infrasktruktur jalan versi FPD ini, terkuak pula pengurangan dan tambal sulam alokasi anggaran di sector lainnya.

Pantauan awak Portal Berita citra-news.com, akan fenomena dan remang-remang kegelapan Fraksi Partai Demokrat (FPD) di pergeseran siluman APBD ini akhirnya terkuak. Sudah sepekan lamanya bayangan itu pun terus tampak di rapat-rapat Komisi secara maratahon dilakukan (sejak 13-21 Juni 2019, red). Bahwa tindakan eksekutif dengan begitu gampangnya bermetafora dan memindahlabuhkan program dan anggaran, adalah fakta yang sulit disangkal. Dugaan persekongkolan antarpimpinnan eksekutif dan  legislatif (ketua komisi, fraksi/anggota) di dalam tubuh BANGGAR (Badan Anggaran) banyak diantarannya malam itu  MANGKIR Sidang entah kemana rimbanya.

Bukankah adanya permohonan dari Pelaksana Teklnis Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PLT Kadis PUPR) Provinsi NTT, MAKSI NENABU adalah fakta dari sebuah kemasan produk white colour crime atau kejahatan kelompok berdasi, atau bukan? Tambahan pula banyak sekali pertinggi Banggar tidak hadir (mangkir) di Pendapat Akhir gelaran Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT periode 2014 – 2019 itu.

­­Foto Winston Neil Rondo, S.Pt. saat diwawancarai wartawan RRI Kupang. Doc. CNC/marthen radja

Setelah mengikuti dinamika pembahasan nan alot dari masing-masing Komisi terkait alokasi dana APBD 2018 dan peruntukannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Winston Neil Rondo, S.Pt menyebut ada 6 Fraksi yang turut menyoroti soal Pergeseran Siluman. Dan bahkan ada sinyalemen ikutannya. Semisal sector kehutanan Komisi II memandang bahwa ada Rp 30-an Miliar raib. Ada Rp 12 Miliar lebih di sector pertanian dan tanaman pangan berkurang hingga Rp 700-an juta saja. Di bagian asset daerah diantaranya Hotel Sasando sama sekali NIHIL pemasukan bagi PAD. Juga lain-lain instansi yang menjadi mitra dari masing-masing Komisi.

Niat baik Fraksi Partai Demokrat (FD) dalam mengupastuntas hal-hal aneh yang disebutnya sebagai ‘kejahatan anggaran’ itu dituangkan secara rinci di Pendapat Akhir Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksnaaan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018. Tidak jauh berbeda dengan Pemandangan Umum FPD sebelumnya saat Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 11 Juni 2019.

KELOR, Si Emas Hijau Itu ‘Dilupakan’ Sang Orator

Materi pemaparan yang dibacakan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrat, RENI Marlina Un, SE, MM pada Jumad malam 21 Juni 2019 itu mengemuka beberapa catatan kritis. Diantaraya dari aspek pendapatan, FPD mengpreasiasi langkah tegas Gubernur dan Wakil bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov NTT, Red) dalam upaya menertibkan kontribusi asset-asset daerah bagi peningkatan anggaran. Seperti halnya dengan menyegel Hotel Sasando  dan rencana mengkaji kembali dengan Lippo Plaza,  dan 7 (tujuh) asset lainnya.

Namun FPD mengingatkan agar upaya ini harus tetap berjalan dalam koridor hukum dan menghindari potensi abuse of power’ serta pelanggaran tergadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Termasuk para karyawan yang menggantungkan hidupnya dan keluarga dari usaha itu. (Baca juga: Korupsi Kupang Fair Mengotori APBD 2018)

Dari aspek belanja, sikap responsive dari pemerintah terhadap catatan FPD mengenai pelaksanaan belanja pada APBD 2018, patut diaberi apresiasi. Bahwa FPD sekali lagi mengigatkan pemerintah agar terus mencermi dari evaliuasi terhadap tatakekola APBD tahun 2018 lalu serta dampak-dampaknya bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat NTT.

Karena itu FPD berharap agar pemerintah (eksekutif) saat ini tidak justeru menjadi makin mencemaskan bagi rakyat dalam hal efisiensi anggaran serta tatakelola belanja daerah yang baik dan berkualitas.

FPD juga tentu cemas dengan tingginya tingkat mobilitas kunjungan dan kegiatan ke daerah oleh Gubernur dan Wagub NTT  beserta rombongan yang besar. Ini sudah tetu berdampak pada alokasi belanja bagi kepentingan-kepentingan semacam ini.  Apalagi saat ini dibentuk pula berbagai Tim Percepatan Pembangunan Daerah pada berbagai sector dan komoditi dalam jumlah yang tidak sedikit juga.

Foto Ir. Yohanis Tay Ruba, M.Si, Mantan Kadis Pertanian Provinsi NTT. Doc. CNC/marthen radja

FPD mencontohkan dalam APBD di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTT (merger dari Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan) yang sedang berjalan saat ini, Pengembangan Kelor (Marungga) menjadi salah satu program unggulan.  Mengapa. Karena ‘Pohon Setan’ namun bernilai gizi tinggi ini selain program unggulan dan menjadi prioritas dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. ‘Emas Hiaju’ yang diungkapkan sang gubernur sebagai symbol Revolusi Hijau NTT  dan Penurunan Stunting (Gizi Buruk) ini, justeru dialokasikan hanya 700-an juta lebih saja.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan Pidato Perdana Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Sidang Parpurna Istimewa DPRD Provinsi NTT Senin 5 September 2018. Sang orator  Gubernur memberikan pesan tegas dan berisikan penuh pengharapan bagi rakyat NTT, bahwa Marungga (kelor) akan dikembangkan menjadi sumber devisa baru bagi Nusa Tenggara Timur. Kelor menjadi pohon masa depan yang diandalkan untuk mengatasi kekurangan gizi dan stunting yang mencemaskan. Tumbuhan Kelor di NTT adalah yang terbaik di dunia. Sehingga bisa membuatnya menjadi ‘Emas Hijau’ yang bernilai ekonomi tinggi.

Tapi apa lacurnya, belum juga genap setahun jabatan, Kelor sang Pohon Emas Inspirasi Revolusi Hijau ini sudah dilupakan dalam alokasi prioritas APBD NTT tahun 2019. Sayangnya Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan selaku pelaksana program dibuat tidak berkutik.  Jika saja harus berargumentasi maka jabatan adalah taruhannya. Faktanya ketika awal tampuk kekuasaaan ‘diover’ ke Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023, dinas itu telah merancangbangun program dan penganggaran untuk pengembangan dan budidaya tanaman kelor. Tapi hasil akhirnya nihil juga. Anakan kelor dari pembibitan yang dilakukan dinas bukannya untuk ditanam di kebun contoh lahan yang disiapkan. Namun dibagi-bagi ke instansi pemerintah lingkup Pemprov  untuk ditanam. Akan tetapi tanaman itu sekadar pamer dan mendapat pujian dari sang gubernur dalam mempromosi dan atau mempertahankan jabatan. Salah satu contohnya tanaman kelor oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTT kini tinggal batang tanpa tunas dan berserakan di halaman belakang kantor di dinas itu.

“Kami dari dinas ini (Dinas Pertanian, red) sudah melakukan pembibitan kelor. Sudah sekitar 50 ribu anakan yang kami sediakan untuk dikembangkan di kebun-kebun contoh di lahan milik pemerintah dan masyarakat. Pada awal musim hujan sudah bisa ditanam di wilayah Kabupaten Kupang. Penanaman perdana nantinya dilakukan oleh bapak gubernur Viktor,”jelas Ir. Yohanis Tay Ruba (saat ini Non Job dari kepala dinas), di ruang kerjanya November 2018 lalu.

Foto Ribuan polibek anakan Kelor  di halaman Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTT. Doc. CNC/marthen radja

Menjawab citra-news.com besaran alokasi dana APBD Provinsi untuk pengembangan tanaman kelor ini, Anis-demikian ia akrab disapa, diajukan sekitar 12 miliar lebih. Dana yang ada selain pengembangannya melalui system monokultur di perkebunan rakyat. Juga tanaman kelor dijadikan tanaman sela (aleokroping). Termasuk belanja peralatan contoh mesin pengolahan kelor (pengeringan kelor dan mesin penggilas biji kelor) dan lain-lain.

“Sekarang sudah ada pengusaha yang melirik untuk pengembangan tanaman kelor. Salah satunya pak Chris Liyanto yang punya perkebunan kakao di Sumba itu kini berbalik arah ke usaha pengembangan kelor. Bahkan beliau sudah mengirim 30 tenaga kerja ikut pelatihan ke Jawa. Para tenaga trampil ini nanti sebagai TOT (trainer of training) bagi masyarakat dalam usaha bisnis tanaman kelor ini,”tutur Anis.

Foto Samuel Haning, SH,MH dan beberapa ASN asyik menyimak pemaparan Jubir dari 9 Fraksi di DPRD NTT pada sidang paripurna di Ruang Kelimutu Gedung 2 DPRD Provinsi NTT di Jalan Polisi Militer Kupang-Timor NTT, Jumat 21 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja

Menggenggam SPPD di Ujung Tanda Tangan Absen

Meski tampak banyak kursi kosong karena banyak pejabat eksekutif dan legislative yang empunya agenda rapat itu harus mangkir dari sidang. Kemana pula rimbanya para pejabat yang gemar mangkir sidang itu, jawabannya ada pada pihak yang berkompeten.

Tidak peduli peserta rapat banyak yang sudah mengantuk, Jubir Reni lantang membacakan ulasan sikap politik Fraksi Partai Demokrat (FPD) terhadap Laporan Pertanggungjawabn APBD Provinsi NTT tahun 2018.

“Coba saya lihat itu daftar hadir dari pihak eksekutif. Jangan hanya mau jabatan tapi tidak suka hadir di rapat-rapat Dewan. Senang minta jabatan ke Gubernur tapi susah hadir di acara rapat-rapat penting begini, iya tokh,”ungkap Samuel Haning, SH, MH sambil mengambil handphone  dan memotret daftar hadir.

Foto kursi kosong mewarnai sidang paripurna di Ruang Kelimutu Gedung 2 DPRD Provinsi NTT di Jalan Polisi Militer Kupang-Timor NTT, Jumat 21 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja

Apa yang dikata Komisaris Utama PT Flobamor itu adalah fakta yang bukan jadi rahasia umum lagi. Banyak sekali kursi yang kosong lantaran ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan juga Anggota DPRD mangkir sidang.  Rapat/Sidang Paripurna yang digelar malam hari dari pukul 20.00 Wita hingga berakhir sekira pukul 12.30 Wita.

Apakah mungkin karena digelar pada malam hari sehingga menjadi alasan bagi para pihak harus mangkir sidang? Jika saja kursi benda mati ini bernyawa maka ia turut menyaksikan dan mendegarkan pemaparan Jubir dari masing-masing Fraksi. Termasuk sambutan Wakil Gubernur (Wagub) JOSEF A. Nae Soi mewakili Gubernur VIKTOR Bungtilu Laiskodat.

Menelisik Daftar hadir (Absensi) maka kehadiran pihak eksekutif banyak staf yang mewakili kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Sangat bisa dihitung dengan jari pimpinan OPD yang hadir. Cilakanya lagi ada pimpinan OPD yang berseloroh kalau Sekretaris Daerah (Sekda) BENEDIKTUS Polo Maing hadir sama dengan sudah mewakili ASN di OPD tingkat provinsi.

Pimpinan OPD yang tampak hadir di deretan kursi OPD diantaranya PLT Kadis PUPR, Maksi Nenabu; Plt Kadis Pertanian, Miqdon; Plt Kepala Badan Perbatasan, Nazir Abdullah; Sekretaris Dinas P dan K, Alo Min; Kepala Kesbangpol, Yohanna Lisapaly; dan beberapa staf dari dinas kesehatan, badan penanggulangan bencana, Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara Asisten hanya terlihat Asisten II; Staf Ahli Semuel Pakereng; Kepala Biro Kerjasama, Lerry Rupidara; Kepala Badan Keuangan, Zakarias Moruk; dan sfat dari dinas Perhubungan serta beberapa lainnya.

Foto Nazir M. Abdullah dan beberapa ASN asyik menyimak Sambutan Wagub NTT Josef A. Nae Soi di Ruang Kelimutu Gedung 2 DPRD Provinsi NTT, Jalan Polisi Militer Kupang-Timor NTT, Jumat 21 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja

Pada deretan kursi kelompok legislative, dari 65 anggota DPRD NTT periode 2014-2019, hanya sekitar 20-an orang saja HADIR dan ikut rapat sampai tuntas. Juga mangkir hadir Ketua DPRD NTT, ANWAR Puageno, dan Wakil Ketua  Dewan YUNUS Takandewa.

Perilaku MANGKIR yang sesungguhnya memalukan tapi sudah menjadi kebiasaan itu bisa ditelusuri melalui absensi. Terutama momentum rapat paripurna, entah eksekutif ataupun legislative sama saja. Dan yang paling memalukan tapi terus dibungkus dengan rapihnya adalah peserta undangan yang datang hanya paraf absen dan pulang tidak nongol lagi.

Entah pimpinan apalagi anggota dewan atau bahkan staf ASN yakni Titip Tanda Tangan/Paraf.  Karena konon dari daftar hadir itu menjadi bukti pertanggungjawaban SPPD yang dikantongi masing-masing ASN. Kejahatan juga ya? +++ marthen/citra-news.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *