Menggenggam SPPD di Ujung Tanda Tangan Absen
Meski tampak banyak kursi kosong karena banyak pejabat eksekutif dan legislative yang empunya agenda rapat itu harus mangkir dari sidang. Kemana pula rimbanya para pejabat yang gemar mangkir sidang itu, jawabannya ada pada pihak yang berkompeten.
Tidak peduli peserta rapat banyak yang sudah mengantuk, Jubir Reni lantang membacakan ulasan sikap politik Fraksi Partai Demokrat (FPD) terhadap Laporan Pertanggungjawabn APBD Provinsi NTT tahun 2018.
“Coba saya lihat itu daftar hadir dari pihak eksekutif. Jangan hanya mau jabatan tapi tidak suka hadir di rapat-rapat Dewan. Senang minta jabatan ke Gubernur tapi susah hadir di acara rapat-rapat penting begini, iya tokh,”ungkap Samuel Haning, SH, MH sambil mengambil handphone dan memotret daftar hadir.
Foto kursi kosong mewarnai sidang paripurna di Ruang Kelimutu Gedung 2 DPRD Provinsi NTT di Jalan Polisi Militer Kupang-Timor NTT, Jumat 21 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja
Apa yang dikata Komisaris Utama PT Flobamor itu adalah fakta yang bukan jadi rahasia umum lagi. Banyak sekali kursi yang kosong lantaran ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan juga Anggota DPRD mangkir sidang. Rapat/Sidang Paripurna yang digelar malam hari dari pukul 20.00 Wita hingga berakhir sekira pukul 12.30 Wita.
Apakah mungkin karena digelar pada malam hari sehingga menjadi alasan bagi para pihak harus mangkir sidang? Jika saja kursi benda mati ini bernyawa maka ia turut menyaksikan dan mendegarkan pemaparan Jubir dari masing-masing Fraksi. Termasuk sambutan Wakil Gubernur (Wagub) JOSEF A. Nae Soi mewakili Gubernur VIKTOR Bungtilu Laiskodat.
Menelisik Daftar hadir (Absensi) maka kehadiran pihak eksekutif banyak staf yang mewakili kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Sangat bisa dihitung dengan jari pimpinan OPD yang hadir. Cilakanya lagi ada pimpinan OPD yang berseloroh kalau Sekretaris Daerah (Sekda) BENEDIKTUS Polo Maing hadir sama dengan sudah mewakili ASN di OPD tingkat provinsi.
Pimpinan OPD yang tampak hadir di deretan kursi OPD diantaranya PLT Kadis PUPR, Maksi Nenabu; Plt Kadis Pertanian, Miqdon; Plt Kepala Badan Perbatasan, Nazir Abdullah; Sekretaris Dinas P dan K, Alo Min; Kepala Kesbangpol, Yohanna Lisapaly; dan beberapa staf dari dinas kesehatan, badan penanggulangan bencana, Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara Asisten hanya terlihat Asisten II; Staf Ahli Semuel Pakereng; Kepala Biro Kerjasama, Lerry Rupidara; Kepala Badan Keuangan, Zakarias Moruk; dan sfat dari dinas Perhubungan serta beberapa lainnya.
Foto Nazir M. Abdullah dan beberapa ASN asyik menyimak Sambutan Wagub NTT Josef A. Nae Soi di Ruang Kelimutu Gedung 2 DPRD Provinsi NTT, Jalan Polisi Militer Kupang-Timor NTT, Jumat 21 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja
Pada deretan kursi kelompok legislative, dari 65 anggota DPRD NTT periode 2014-2019, hanya sekitar 20-an orang saja HADIR dan ikut rapat sampai tuntas. Juga mangkir hadir Ketua DPRD NTT, ANWAR Puageno, dan Wakil Ketua Dewan YUNUS Takandewa.
Perilaku MANGKIR yang sesungguhnya memalukan tapi sudah menjadi kebiasaan itu bisa ditelusuri melalui absensi. Terutama momentum rapat paripurna, entah eksekutif ataupun legislative sama saja. Dan yang paling memalukan tapi terus dibungkus dengan rapihnya adalah peserta undangan yang datang hanya paraf absen dan pulang tidak nongol lagi.
Entah pimpinan apalagi anggota dewan atau bahkan staf ASN yakni Titip Tanda Tangan/Paraf. Karena konon dari daftar hadir itu menjadi bukti pertanggungjawaban SPPD yang dikantongi masing-masing ASN. Kejahatan juga ya? +++ marthen/citra-news.
