KOALISI Gemuk Bikin Bingung JOKOWI Ditentang Parpol Koalisi

Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. Doc. CNC/Akbar Nugroho Gumay-Antara

Koalisi gemuk dinilai justru akan membuat Jokowi kesulitan dalam mengambil keputusan yang pro-rakyat. Namun penilaian ini ditentang partai politik (Parpol) koalisi dan bahkan hanya memperburuk sistem demokrasi di Indonesia.

Citra-News.Com, JAKARTA –  JOKO WIDODO, Presiden RI Terpilih periode 2019-2024 dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari legislatif di periode kedua pemerintahannya. Dari sembilan partai politik (Parpol) yang lolos ke parlemen, lima di antaranya merupakan pengusung saat Pilpres 2019. Masing-masing PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Empat parpol sisanya merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, saat ini dua Parpol Gerindra dan Demokrat kemungkinan besar akan hijrah bergabung ke dalam barisan pendukung Jokowi.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Kamis 10 Oktober 2019 diundang Jokowi ke Istana Negara. Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai koalisi pasca Jokowi-Ma’ruf dilantik nanti. Menyusul Prabowo juga diundang Jokowi pada Jumat 11 Oktober siang. Secara otomatis, bila Demokrat dan Gerindra jadi bergabung akan menambah gemuk koalisi pendukung Jokowi.

Koalisi gemuk pendukung pemerintah ini awalnya memang akan menguntungkan Jokowi. Sebab, Jokowi tak perlu susah payah melobi legislatif lantaran mayoritas isi parlemen adalah Parpol pendukung pemerintah.

“Diharapkan setiap kebijakan politik eksekutif dengan mudah disetujui oleh legislatif,”demikian Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar kepada reporter Tirto, Jumat 11 Oktober 2019. Namun, kata Rully, akan sangat berbahaya bila mayoritas fraksi di DPR RI adalah pendukung pemerintah. Sebab, demokrasi tak akan berjalan dengan baik dan sistem pengawasan atau check and balances hanya akan sekadar formalitas saja.

Menurut Rully. kekuatan oposisi yang masih bertahan pun akan diredam oleh pemerintah dan parlemen yang saling mendukung. Padahal, oposisi tetap dibutuhkan. “Oposisi bukan hanya sebagai penyerang pemerintah, tapi juga sebagai pemberi alternatif kebijakan,” kata Rully.

Jika mayoritas parpol sudah menjadi koalisi pemerintah, maka masalah selanjutnya DPR hanya akan menjadi ruang jual beli kepentingan politis saja. Tidak akan ada dinamika pengawasan kinerja kementerian dan lembaga negara yang independen.

“Yang akan terjadi kongkalingkong, saling mengamankan, dan jual beli kepentingan. Juga akan semakin menguatkan oligarki dan dinasti politik,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin.

Bila tak ada oposisi, tambah Ujang, tak akan ada pengawasan yang objektif lagi dari parlemen terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga yang akan terjadi semakin tumbuh suburnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kekuasaan itu akan cenderung korup atau disalahgunakan. Dan kekuasaan yang absolut, maka akan korup secara absolut pula,” kata Ujang.

Gerindra Klaim Tetap Lakukan Check and Balance.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim partainya tetap akan melakukan check and balance meski nanti akan bergabung ke jajaran pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Seandainya siapapun itu, baik yang sekarang ini koalisi pemerintah yang kemudian masuk dalam pemerintahan, saya pikir yang di legislatif juga harus menjalankan fungsi pengawasan cek and balances gitu,”kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019.

Dasco yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPR mengatakan, anggota legislatif dari partai manapun wajib melakukan check and balance. Menurut dia, tak perlu ada yang dikhawatirkan bila ada partai yang tadinya di barisan oposisi kemudian bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan juga wajib mengawasi. Apalagi yang di parlemen,”tuturnya.

Sementara PKS yang akan ditinggalkan Gerindra akan tetap menjaga demokrasi melalui proses check and balance. “PKS konsisten oposisi kritis dan kontruktif, pertarungan ke depan adalah kompetisi karya dan gagasan,”kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Jokowi Akan Bingung Ambil Keputusan Pro-Rakyat

Menurut Rully koalisi gemuk pendukung pemerintah ini justru bisa menjadi blunder bagi Jokowi. Rully mengatakan, Jokowi akan kesulitan dalam mengambil keputusan, khususnya kebijakan yang dinanti-nantikan rakyat, tapi ditentang partai koalisi pendukung pemerintah. Ia mencontohkan polemik Perppu KPK. Di satu sisi, Jokowi mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK setelah didemo mahasiswa di sejumlah daerah. Namun, keinginan Jokowi itu justru ditentang oleh sejumlah parpol koalisi pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bahkan pernah menyingung soal pemakzulan bila Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Rully mengatakan, masalah seperti itu merupakan konsekuensi dari koalisi gemuk pendukung pemerintah. Akibatnya, Jokowi sendiri akan kerepotan mengambil keputusan yang dikendaki publik, tapi ditentang partai koalisi. “Ada banyak kepentingan didalamnya. Jokowi tidak mungkin bisa berdiri sendiri dan pasti kebingungan mengambil jalan tengah dalam sebuah kebijakan,” kata Rully. +++ citra-news.com/tirto.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *