Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

KOALISI Gemuk Bikin Bingung JOKOWI Ditentang Parpol Koalisi

CitraNews

Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019. Doc. CNC/Akbar Nugroho Gumay-Antara

Koalisi gemuk dinilai justru akan membuat Jokowi kesulitan dalam mengambil keputusan yang pro-rakyat. Namun penilaian ini ditentang partai politik (Parpol) koalisi dan bahkan hanya memperburuk sistem demokrasi di Indonesia.

Citra-News.Com, JAKARTA –  JOKO WIDODO, Presiden RI Terpilih periode 2019-2024 dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari legislatif di periode kedua pemerintahannya. Dari sembilan partai politik (Parpol) yang lolos ke parlemen, lima di antaranya merupakan pengusung saat Pilpres 2019. Masing-masing PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Empat parpol sisanya merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, lawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, saat ini dua Parpol Gerindra dan Demokrat kemungkinan besar akan hijrah bergabung ke dalam barisan pendukung Jokowi.

Baca Juga :  TOMMY Soeharto Instruksikan Kader BERKARYA Dukung PRABOWO

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Kamis 10 Oktober 2019 diundang Jokowi ke Istana Negara. Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai koalisi pasca Jokowi-Ma’ruf dilantik nanti. Menyusul Prabowo juga diundang Jokowi pada Jumat 11 Oktober siang. Secara otomatis, bila Demokrat dan Gerindra jadi bergabung akan menambah gemuk koalisi pendukung Jokowi.

Baca Juga :  Menuju HIGHTEC Siswa SMKN 5 Kupang Didampingi PROFESOR Handal

Koalisi gemuk pendukung pemerintah ini awalnya memang akan menguntungkan Jokowi. Sebab, Jokowi tak perlu susah payah melobi legislatif lantaran mayoritas isi parlemen adalah Parpol pendukung pemerintah.

Baca Juga :  Presiden JOKOWI Panen GARAM Petani Panen SERTIFIKAT

“Diharapkan setiap kebijakan politik eksekutif dengan mudah disetujui oleh legislatif,”demikian Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar kepada reporter Tirto, Jumat 11 Oktober 2019. Namun, kata Rully, akan sangat berbahaya bila mayoritas fraksi di DPR RI adalah pendukung pemerintah. Sebab, demokrasi tak akan berjalan dengan baik dan sistem pengawasan atau check and balances hanya akan sekadar formalitas saja.