Menurut Rully. kekuatan oposisi yang masih bertahan pun akan diredam oleh pemerintah dan parlemen yang saling mendukung. Padahal, oposisi tetap dibutuhkan. “Oposisi bukan hanya sebagai penyerang pemerintah, tapi juga sebagai pemberi alternatif kebijakan,” kata Rully.
Jika mayoritas parpol sudah menjadi koalisi pemerintah, maka masalah selanjutnya DPR hanya akan menjadi ruang jual beli kepentingan politis saja. Tidak akan ada dinamika pengawasan kinerja kementerian dan lembaga negara yang independen.
“Yang akan terjadi kongkalingkong, saling mengamankan, dan jual beli kepentingan. Juga akan semakin menguatkan oligarki dan dinasti politik,” ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin.
Bila tak ada oposisi, tambah Ujang, tak akan ada pengawasan yang objektif lagi dari parlemen terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga yang akan terjadi semakin tumbuh suburnya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Kekuasaan itu akan cenderung korup atau disalahgunakan. Dan kekuasaan yang absolut, maka akan korup secara absolut pula,” kata Ujang.
Gerindra Klaim Tetap Lakukan Check and Balance.
