Soal Natuna, MOELDOKO Tegaskan Kedaulatan Tak Bisa Dinegosiasikan

Mahfud MD. Doc.CNC/tirto.id

Klaim Cina atau Tiongkok atas wilayah Natuna mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Teristimewa dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju, baik oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan juga Menko Polhukam, Mahfud MD. Apa penegasan mereka? Berikut nukilanya…

Citra-News,Com, JAKARTA –  KEPALA STAF Kepresidenan, MOELDOKO angkat bicara soal perairan Natuna yang dimasuki Kapal Coast Guard China tanpa izin. Menurutnya, kedaulutan tidak bisa dinegosiasikan. Dalam menangani hal ini, pemerintah tengah melakukan 2 pendekatan.

Pertama, pendekatan diplomasi atau politik. “Diplomasi dimulai dengan yang soft. Sampai dengan yang hard. Sekarang menteri sudah melakukan langkah-langkah diplomasi,”ujar Moeldoko di Kantor Kemenko PMK, Senin 06 Januari 2020.

Langkah kedua, lanjut Moeldoko ialah lewat pendekatan militer atau ketahanan dan keamanan. Menurut Moeldoko, saat ini TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif, dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi Natuna. Setelah itu, pemerintah tidak akan berdiam diri, karena nanti akan ada penyelesaian lebih lanjut.

“Bentuknya apa, bentuknya ya pembicaraan tingkat tinggi. Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan hingga Minggu 05 Januari 2020, kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau Indonesia.

Menurut Pangkogabwilhan I,  kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

“Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China,” kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Minggu seperti dilansir Antara.

Yudo menegaskan, TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna.

“Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai China agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut,” tegas dia.

Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal China betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.

“Fokus kami sekarang ialah menambah kekuatan TNI di sana. Besok akan kami gerakkan empat unsur KRI lagi untuk mengusir kapal-kapal itu,” kata Yudo.

Sampai saat ini, tambah dia,  tindakan yang dilakukan TNI masih bersifat persuasif dengan memperingati kapal China bahwa mereka sudah menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna. “TNI mengedepankan upaya damai dalam menangani persoalan ini”.

Pangkogabwilhan I turut menyampaikan berdasarkan pantauan TNI pada saat ini yang terdeteksi memasuki Laut Natuna hanya kapal nelayan China.

Kapal nelayan dari negara lain, seperti Vietnam, tidak berani lagi masuk ke zona tersebut. Kapal nelayan Vietnam sudah banyak kami tangkap, jadi mereka tidak berani lagi, katanya.

Kapal China ke Natuna Tak Ganggu Perekonomian

Menko Polhukam, Mahfud Md menegaskan, negara telah hadir saat sejumlah kapal asing milik China memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna untuk mencuri ikan. Bahkan, ia mengklaim telah menguatkan pasukan di area tersebut.

“Sikap pemerintah tidak bergeser untuk kedaulatan itu. Dan minta agar kehadiran negara di sana direalisasikan. Dan kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak,” kata Mahfud di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 06 Januari 2020.

Katanya, kegiatan dan penghidupan nelayan di daerah sana akan ditingkatkan. Peristiwa ini tidak dalam suasana berperang dan juga tak mengganggu perekonomian dan budaya kedua negara.

“Tidak berperang kita. Kita mempertahankan kedaulatan. Oleh sebab itu urusan hubungan dagang, perekonomian, hubungan kebudayaan, hubungan apa pun dilanjutkan seperti biasa,” tegasnya seperti dilansir tirto.id

“Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama,” pungkas Mahfud Md.

Prabowo Bertemu Luhut

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan baju safari berwarna cokelat.

Usai melangsungkan pertemuan, Prabowo mengaku telah banyak berbincang dengan Menko Luhut. Utamanya menyangkut hal-hal yang bersifat dengan urusan di masing-masing sektoral.

Tak hanya kepada Menko Luhut, Prabowo juga mengaku selalu melakukan koordinasi dengan beberapa menko lainnya. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maupun Kemenko Polhukam.

“Saya berkala koordinasi sama Menko-Menko. Menko Ekonomi, Polhukam ke pak Luhut juga. Kerja sama harus baik,” katanya usai melangsungkan pertemuan di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020. +++ tim CNC

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *