Mahfud MD. Doc.CNC/tirto.id
Klaim Cina atau Tiongkok atas wilayah Natuna mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Teristimewa dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju, baik oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan juga Menko Polhukam, Mahfud MD. Apa penegasan mereka? Berikut nukilanya…
Citra-News,Com, JAKARTA – KEPALA STAF Kepresidenan, MOELDOKO angkat bicara soal perairan Natuna yang dimasuki Kapal Coast Guard China tanpa izin. Menurutnya, kedaulutan tidak bisa dinegosiasikan. Dalam menangani hal ini, pemerintah tengah melakukan 2 pendekatan.
Pertama, pendekatan diplomasi atau politik. “Diplomasi dimulai dengan yang soft. Sampai dengan yang hard. Sekarang menteri sudah melakukan langkah-langkah diplomasi,”ujar Moeldoko di Kantor Kemenko PMK, Senin 06 Januari 2020.
Langkah kedua, lanjut Moeldoko ialah lewat pendekatan militer atau ketahanan dan keamanan. Menurut Moeldoko, saat ini TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif, dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi Natuna. Setelah itu, pemerintah tidak akan berdiam diri, karena nanti akan ada penyelesaian lebih lanjut.
“Bentuknya apa, bentuknya ya pembicaraan tingkat tinggi. Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan hingga Minggu 05 Januari 2020, kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau Indonesia.
Menurut Pangkogabwilhan I, kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan secara legal yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
“Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China,” kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Minggu seperti dilansir Antara.
