SEKOLAH Swasta Didikriminasi? Benyamin: TIDAK Demikian Halnya

Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd, diwawancarai sejumlah awak media di Kupang-NTT, Selasa 17 Desember 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT terus menyuarakan kebutuhan pendidikan sekolah swasta. Perhatian pemerintah disinyalir lebih mengarah ke sekolah-sekolah negeri sehingga sekolah swasta merasa terdiskriminasi. Benarkah?

Citra-News.Com, KUPANG – PELAKSANAAN Pendidikan di Indonesia pada prinsipnya mencerdaskan anak bangsa untuk terciptanya sumber daya manusia (SDM) unggul. Namun terkait dengan bantuan pendidikan sebagai wujud perhatian pemerintah, disana-sini masih terdapat ketimpangan-ketimpangan. Terutama bagi sekolah-sekolah swasta harapan akan segera mendapatkan bantuan dari pemerintah, ibarat jauh panggang dari api.

“Sesungguhnya tidak demikian halnya bahwa perhatian pemerintah lebih kepada sekolah negeri daripada sekolah swasta. Karena baik sekolah swasta maupun sekolah negeri sama-sama berguna untuk mencerdaskan anak bangsa,”tegas Drs.Benyamin Lola,M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Selasa 17 Desember 2019.

Mantan Penjabat Bupati Alor ini tidak menampik kalau ada pihak diluar sana memandang bahwa ada diskriminasi perhatian pemerintah bagi sekolah-sekolah swasta.

“Benar apa yang dikatakan itu hanyalah pemahaman yang berbeda saja. Karena bagaimanapun juga semua orang punya kepentingan. Siapapun dia ketika dia berada dalam satu komunitas, dia punya kepentingan disana,”kata Benyamin.

Nah, kepentingan itu biasanya menyenangkan diri atah menyenangkan kelompok. Pernyataan itu sah-sah saja bahwa ada diskriminasi oleh pemerintah antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Sipa saja boleh berpendapat demikian.

Akan tetapi, lanjut Benyamin, kita harus melhat secara jernih pendapat-pendapat itu. Kalau kita beranjak dari kondisi bahwa memang ada kepentingan sekolah negeri dan sekolah swasta. Maka kita akan menanggapi juga dengan suasana yang tenang, suasana yang sejuk dan tidak perlu kebakaran jenggot. Karena sebenarnya itu hal lumrah, ungkapnya.

Gubernur VIKTOR Punya Kepedulian Tinggi Terhadap SDM NTT

Menurut Benyamin perihal kebutuhan pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri ibarat berlaku hukum pasar- Demand and Suplay. Hal itu terjadi lantaran permintaan (demand) itu sangat besar. Sementara yang Suplay-nya (penawaran) terbatas.

“Ini persoalan hukum pasar terjadi. Ketika permintaan besar tapi persediannya terbatas maka ini bukan persoalan harga naik atau harga turun. Akan tetapi ada banyak orang yang berteriak karena dia belum terlayani,”kata Benyamin.

Menjawab peran pemerintah dalam menjamin keseimbangan bantuan terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta, dia menyatakan, pemerintah belum bisa melakukan banyak perminataan itu secara serempak. Dengan berbagai keterbatasan tentunya ini dilakukan secara bertahap dan berjenjang.

“Bapak Gubernur Viktor Laiskodat punya kepedulian yang tinggi terhadap SDM NTT. Hal itu terwujud melalui Visi/Misi-nya, NTT Bangkit Menuju Sejahtera dalam hal peningkatan mutu SDM. Tapi ini tentunya akan dilakukan secara berjenjang dan secara bertahap. Kita memulai dulu dari apa yang ada dan apa yang kita miliki. Sebagi wujud bahwa memang kita sedang bekerja ekstra dan bukan hanya menunggu bantuan saja,”himbau Benyamin.

Potret ketimpangan yang dialami sekolah swasta di Provinsi Nusa TenggaraTimur (NTT) pada khususnya ini, kembali dielaborasi BMPS NTT dalam Seminar Akhir Tahun, Selasa 17 Desember 2019 di Kantor DPD Kupang.

Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd, dan WINSTON Neil Rondo, S.,Pt (kanan). Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Ketua BPMS NTT, WINSTON Neil Rondo, S.Pt mengatakan, tujuan pelaksanaan seminar ini kita mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melihat kembali bagaimana pelaksanaan pendidikan selama tahun 2019. Permasalahan-permasalahan apa yang sekiranya bisa menjadi peluang dan harapan untuk dilakukan pembenahan-pembenahan di tahun 2020. Winston membeberkan ada sejumlah catatan positif juga negative terkait pembangunan pendidikan di Provinsi NTT. Diantaranya, menjadi catatan minus atau ketimpangan versi BMPS NTT adalah soal PPDB (penerimaan peserta didik baru) secara Online.

Model penerimaan peserta didik baru secara online, kata Winston, masih belum memberikan dampak maksimum bagi sekolah swasta. System zonasi melalui model PPDB Online ada kepincangan bagi sekolah-sekolah swasta. Karena PPDB online system zonasi berdampak pada minat orangtua yang cenderung memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri tinimbang sekolah swasta. Akibatnya jumlah peserta didik terlalu banyak ada di sekolah negeri.

Hal lain yang menjadi catatan minus, sambung dia,  adalah dana insentif transportasi yang belum merata. Dan besaran alokasinya timpang antara guru honor komite sekolah negeri dan guru honor yayasan.  Pembayarannya juga masih tersendat.

Di Kota Kupang Guru Swasta Honor Dibayar 250 Ribu Sebulan

Ada fakta miris yang terjadi di Kota Kupang, sebut Winston, dimana guru swasta dapat honor bulanan Rp 250.000 dan sudah setahun belum dibayarkan. Ini baru sekolah swasta di ibukota provinsi yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan provinsi. Bagaimana lagi kalau sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah terpencil. Bukankah fakta ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula?,”ungkap mantan anggota DPRD Provinsi NTT itu.

Pose bersama Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd, dengan para Narasumber. Doc.CNC/marthen radja-CitraNews

Hal lain yang juga menjadi catatan minus BMPS NTT, sambung dia, yakni masih cukup tingginya perpindahan guru dari sekolah swasta (guru negeri diperbantukan). Baik karena kecukupan jam mengajar/sertifikasi maupun karena alasan UU ASN oleh pemerintah. Berikut, realisasi dana BOS sering terlambat dan berdampak pada pembelajaran sekolah. Akuntabilitas dana BOS juga masih sangat rendah.

“Ini semua bagi BMPS NTT melihatnya sebagai persoalan yang membutuhkan pembenahan-pembenahan ke depannya. Karena kalau kita berbicara soal mutu pendidikan maka semua kekurangan yang ada ini merupakan mata rantai yang berdampak pada konstannya mutu pendidikan di NTT. Secara nasional NTT tetap konsisten pada urutan terbelakang dari 33 provinsi di Indonesia. Kondisi ini seolah hilang dalam derap perubahan,”tuturnya.

Walau demikian BMPS NTT percaya pemerintah akan tergerak hatinya membangun pendidikan secara berkeadilan. Program pemerintah di sector pendidikan telah menggagas terkait kesejahteran guru swasta dan negeri menjadi setara dalam APBD 2020. Khususnya terkait insentif transportasi dan lain-lain kebutuhan. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *