BMPS NTT Sodorkan Catatan MINUS Soal PENDIDIKAN

WINSTON Neil Rondo, S.Pt-Ketua BPMS NTT saat diwawancarai awak citra-news.com di gedung DPD RI Provinsi NTT, Kupang Timor, Selasa 17 Desember 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Winston Neil Rondo : Penatalaksanaan pendidikan di Provinsi NTT berkembang dinamis sesuai dengan program pendidikan nasional. Namun terkait peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan pembenahan-pembenahan secara terpadu.

Citra-News.Com, KUPANG – BADAN Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Nusa Tenggara Timur (BMPS NTT) memiliki sejumlah catatan minus mengenai pelaksanaan pendidikan  di bumi Flobamora. Sejumlah catatan minus ini bagi pemerintah sebagai ‘cemeti’ untuk berintrospeksi sekaligus mengevaluasi tentang penatalaksanaan pendidikan. Agar bisa melakukan pembenahan-pembenahan secara terpadu dalam membangun pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Drs. BENYAMIN Lola,M.Pd mengatakan hal ini usai mengikuti Seminar Akhir Tahun yang diselenggrakan oleh BMPS NTT bekerjasama dengan Kantor DPD RI Provinsi NTT, di Kupang Selasa 17 Desember 2019. Diketahui, Kadis Benyamin pada momentum seminar ini sekaligus  salah satu keynote speaker (narasumber) mewakili Gubernur NTT dari 5 narasumber yang digiatkan BMPS NTT.

“Ada banyak catatan minus menurut BMPS NTT tentang pelaksanaan pendidikan kita. Ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk bagaimana membangun SDM kita ke depannya yang lebih bermutu lagi,”ungkap Benyamin.

Ada satu pemahaman yang keliru, ucap Benyamin, bahwa pemerintah memperlakukan secara tidak adil (diskriminatif) antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Bahwa pemerintah selalu mengkampanyekan sekolah negeri sekolah murah dan favorit.

“Sesungguhnya tidak demikian halnya. Ini tergantung demand dan suplay. Hukum pasar dalam teori ekonomi, permintaan dan panawaran iya bisa juga ada di pendidikan. Tapi pada prinsipnya pemerintah tidak membeda-bedakan mana sekolah negeri dan mana sekolah swasta. Karena kedua-duanya sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Sama-sama mempersiapkan generasi unggul dan berdaya saing,”tegas mantan Penjabat Bupati Alor ini.

Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd Kadis P & K Provinsi NTT (kiri) pose bersama narasumber Seminar Akhir Tahun yang digelar BMPS NTT di gedung DPD RI Provinsi NTT, Kupang Timor, Selasa 17 Desember 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Sementara WINSTON Neil Rondo, S.Pt, menyatakan BMPS NTT penyelenggaraan Seminar Akhir Tahun bertujuan mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melihat kembali bagaimana pelaksanaan pendidikan selama tahun 2019. Permasalahan-permasalahan apa yang sekiranya bisa menjadi peluang dan harapan untuk dilakukan pembenahan-pembenahan di tahun 2020.

Mantan anggota DPRD Provinsi NTT ini menyebut ada sejumlah catatan positif juga negative terkait pembangunan pendidikan di Provinsi NTT. Diantaranya, menjadi catatan minus BMPS NTT adalah PPDB Online. Model penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online yang diterapkan pemerintah masih belum memberikan dampak maksimum bagi sekolah swasta.

“Terkait system zonasi melalui model PPDB Online ada kepincangan bagi sekolah-sekolah swasta. Karena PPDB online (system zonasi) berdampak pada minat orangtua cendrung ke sekolah negeri tinimbang sekolah swasta. Akibatnya jumlah peserta didik terlalu banyak ada di sekolah negeri,”kata Winston.

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Hal lain yang menjadi catatan minus, sambung dia,  adalah dana insentif transportasi yang belum merata. Dan besaran alokasinya timpang antara guru honor komite sekolah negeri dan guru honor yayasan.  Pembayarannya juga masih tersendat.

Menurutnya, ada fakta miris yang terjadi di Kota Kupang dimana guru swasta dapat honor bulanan Rp 250.000 dan sudah setahun belum dibayarkan. Ini baru sekolah swasta di ibukota provinsi yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan provinsi. Bagaimana lagi kalau sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah terpencil. Bukankah fakta ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula?

Juga masih cukup tinggi perpindahan guru dari sekolah swasta (guru negeri diperbantukan) baik karena kecukupan jam mengajar/sertifikasi maupun oleh pemerintah karena alasan UU ASN. Berikut, realisasi dana BOS sering terlambat dan berdampak pada pembelajaran sekolah. Akuntabilitas dana BOS juga masih sangat rendah.

“Ini semua bagi BMPS NTT melihatnya sebagai persoalan yang membutuhkan pembenahan-pembenahan ke depannya. Karena kalau kita berbicara soal mutu pendidikan maka semua kekurangan yang ada ini merupakan mata rantai yang berdampak pada konstannya mutu pendidikan di NTT. Secara nasional NTT tetap konsisten pada urutan terbelakang dari 33 provinsi di Indonesia. Kondisi ini seolah hilang dalam derap perubahan,”ungkap Winston.

Walau demikian BMPS NTT percaya pemerintah akan tergerak hatinya membangun pendidikan secara berkeadilan. Program pemerintah di sector pendidikan telah menggagas terkait kesejahteran guru swasta dan negeri menjadi setara dalam APBD 2020 (insentif transportasi dan lain-lain).

Menjadi harapan dan proyeksi 2020 dari BMPS NTT juga mendukung Gubernur dan DPRD NTT agar perjuangkan urusan guru menjadi urusan pemerintah pusat. Gaji semua guru dibayar dari APBN. Sekaligus kita (BMPS NTT, red) mendesak Gubernur NTT agar membuat kebijakan yang melindungi sekolah swasta dengan dua kebijakan kunci yakni, tidak menarik guru negeri dari sekolah swasta dan mendukung penempatan guru negeri atau ASN di sekolah swasta.

“Menjadi harapan kita di tahun 2020 atau dalam koridor pembangunan pendidikan kekinian, BPMS NTT mendukung gagasan Menteri Pendidikan RI, NADIEM agar 4 (empat) prinsip ‘Merdeka Belajar’ diterapkan sepenuhnya dengan alokasi anggaran prioritas dari APBD NTT dan APBD kabupaten/kota pada tahun 2020,”ungkap anggota Partai Demokrat ini. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *