Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd saat diwawancarai di Kantor Dinas P dan K Provinsi NTT, Kupang,Selasa 28 Januari 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.
Nadiem Makarim : Bukan ingin menghilangkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) melainkan dievaluasi kembali karena dianggap banyak berdampak negative.
Citra-News.Com, KUPANG – MENTERI PENDIDIKAN dan Kebudayaan Republik Indonesia, NADIEM Makarim dalam pertemuan bersama seluruh kepala dinas pendidikan se-Indonesia pada pertengahan Desember 2019 menyatakan, mulai tahun 2021 UN berubah system pelaksanaannya. Siswa di sekolah tidak lagi menghadapi UN sebagai syarat penentuan kelulusan. Sebagai gantinya siswa akan mengikuti Assesment Kompetensi Minimum dan Survey Karakter sebagai syarat kelulusan.
“Jadi bukan pelaksanaan UN dihapus tapi dirubah pola pelaksanaannya. Dan tahun 2020 ini tahun terakhir pola pelaksanaan UN seperti lazimnya. Nanti tahun 2021 penilaian UN dilakukan melalui Assesment Kompetensi Minimum dan Survey Karakter sebagai syarat kelulusan,”jelas Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Selasa 28 Januari 2020.
Benyamin menuturkan, Assement Kompetensi Minimum ini difokuskan pada 2 (dua) aspek yakni terkait dengan kemampuan literasi (bahasa) dan kemampuan numerasi (matematika). Kemampuan literasi bukan sekadar kemampuan membaca. Dan kemampuan numerasi bukan hanya kemampuan berhitung. Akan tetapi bagaimana menggunakan kemampuan untuk berinovasi dan berkreasi dalam menyelesaikan suatu masalah.
Itu berarti yang diukur disana, lanjut dia, adalah kemampuan berpikir tinggi. Jadi tidak sekadar mengukur kemampuan pengetahuan seperti mengetahui, memahami, atau menghafal. Tetapi lebih dari itu kemampuan menganalisis atau kemampuan mensintesakan dan kemampuan untuk memecahkan persoalan (problem solving).
