Bupati TTS, EGUSEM P. Tahun menggunting pita saat meresmikan pembukaan kegiatan wisata Taman Payung, di Desa Tublopo Kec.Amanuban Barat, Kab. TTS, Timor NTT, Sabtu, 08 Pebriari 2010. Doc. CNC/jor tefa-Citra News.
Ekseskutif dan Legislatif di lini pemerintahan daerah seyogianya punya idealisme yang sama membangun masyarakat. Bukan saling menyikut alias ‘jeruk makan jeruk’ bukan?
Citra-News.Com, SOE – MEMBANGUN PEMAHAMAN yang sama antara ekskutif dan legislatif untuk kemaslahatan rakyat adalah tujuannya. Meskipun berbeda jalur namun menuju arah yang sama yakni kesejahteraan umum (rakyat). Karena salah satu cita-cita negara adalah memajukan kesejahteraan umum.
Legislatif sebagai lembaga politik pada prinsipnya memiliki tiga kewenangan yaitu hak budged, legislasi, dan pengawasan terhadap apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Sehingga hal ikhwal terkait pelaksanaan program, anggota DPD/DPR/DPRD tidak bisa mengintervensinya lebih jauh.
Namun fenomena kekinian tiga kewenangan tersebut di atas mulai bergeser. Seperti halnya pernyataan salah satu anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), YUDI Selan, S.Sos.
“Pemerintah daerah (Pemda) TTS belum menggandeng pemuda untuk memajukan pariwisata,” demikian Selan seperti dikutip Citra-News,Com di SoE-Timor NTT, Sabtu 08 Pebruari 2020.
Pernyataan bernada kritik ini hampir pasti mengundang sejuta tanya bagi pihak eksekutif dalam hal ini Bupati selaku pengambil kebijakan. Bisa saja diterjemahkan bahwa pemerintah mengabaikan pemuda di wilayah tersebut dalam mengagitasi pembangunan. Atau bidang pariwisata TTS tidak berkembang maju alias terus stagnan lantaran pemerintah egositis dalam perencanaan pembangunan.
Tapi hampir pasti aktivitas apapun yang dilakukan oleh anggota legislatif sangat kental dengan “membungkus kepentingan” jangka panjang. Sehingga Bupati TTS, Egusem P. Tahun juga menyahut dengan pernyataan ringan dalam candaan tapi sesungguhnya bermakna dalam.
