Infrastruktur JALAN Permudah Aksesibilitas dan Konektivitas

Ir.MAKSI Y.E Nenabu, MT diwawancarai awak Citra-News.Com di Kantor PUPR Jl. Basuki Rahmat Oepura Kota Kupang, Timor-NTT, Jumat 13 Maret 2020. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Maksi Nenabu : Tugas dan tanggung jawab Dinas PUPR diantaranya peningkatan dan pemeliharaan jalan di lingkungan permukiman atau kawasan ekonomi terpadu dan fasilitas umum seperti rumah sakit.

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. MAKSI Y.E Nenabu, MT mengatakan, menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas PUPR untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Adanya infrastruktur jalan akan mempermudah aksesibilitas transportasi dan konektivitas antar wilayah.

”Tugas dan tanggung jawab Dinas PUPR adalah melakukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan. Baik ruas jalan antar wilayah maupun jalan di lingkungan permukiman atau kawasan ekonomi terpadu. Juga jalan lingkungan di lokasi pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit,”demikian Maksi di kantornya di bilangan Jl. Basuki Rahmat Oepura Kota Kupang, Timor-NTT, Jumat 13 Maret 2020.

Grand design di beberapa lokasi tanah milik pemerintah Provinsi NTT seperti di Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dijadikan pusat pengembangan pertanian dan peternakan terpadu. Dinas PUPR melakukan intervensi pembangunan jalan lingkungan untuk aksesibilitas warga yang bermukim di dalamnya.

“Karena letak Besipae yang selama ini menjadi kawasan instalasi peternakan berada di sekitar ruas jalan Batu Putih – Kolbano. Dan pada ruas jalan provinsi ini setiap tahun dilakukan pemeliharaan. Kita intervensinya dengan membangun jalan lingkungan di kawasan tersebut agar memudahkan aksibilitas warga yang bermukim di dalamnya,”kata Maksi.

Demikian halnya, lanjut dia,  tanah pemerintah provinsi NTT di wilayah Manulai 2 Kota Kupang. di lokasi ini pemerintah segera membangun Rumah Sakit Umum Pusat. Yang dilakukan Dinas PUPR adalah membangun jalan lingkungan di sekitar kawasan.

Pagu Dana 2,4 Miliar Lebih

Diketahui bersama program dan kegiatan Dinas PUPR meliputi bidang bina marga, bidang cipta karya, pembangunan sumber daya air dan irigasi, serta penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah. Dengan demikian maka yang berkaitan dengan penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah menjadi tugas bidang cipta karya.

“Kami menunggu master plan pembangunan Rumah Sakit Pusat di Manulai 2 Kota Kupang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Informasi yang kami peroleh dari kepala bidang cipta karya bahwa pagu dana yang disiapkan untuk membangun jalan lingkungan seputar kawasan rumah sakit, sebesar Rp 2,4 miliar lebih. Persisnya berapa panjang ruas jalan lingkungan yang mau kita bangun, setelah kita terima hasil visibility study  dari Dinas Kesehatan. Namun yang pasti kita intervensi dengan embangunan jalan lingkungan,”tegasnya berulang.

Kika : Ir.MAKSI Y.E Nenabu, MT dan Dr.Drs.ZET Sonny Libing, M.Si. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi NTT, Dr. Drs. ZET Sonny Libing, M.Si menyatakan pada tahun 2020 Kemenkes RI membangun Rumah Sakit Pusat di Kota Kupang.

”Tanah milik pemerintah Provinsi NTT di Kelurahan Manulai 2 Kota Kupang, pada tahun 2020 akan dibangun Rumah Sakit Pusat (Nasional). Dengan segala pembiayaan pembangunan serta pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI. Kita pemerintah daerah hanya menyediakan lahan. Puji Tuhan lahan yang ada ini sudah diberikan tuan tanah seluas 55 hektar (HA) sejak tahun 1984 sudah tidak bermasalah dan sudah bersertifikat,”ucap Sonny.

Dari luasan yang ada, sambung dia, digunakan sekitar 18-20 hektar (HA) saja untuk bangun rumah sakit. Guna meminimalisir perilaku ocupasi dari warga masyarakat maka luasan yang tersisa tersebut pemerintah provinsi NTT berencana akan membangun BLK (balai latihan kerja) terpusat. Tujuannya semua tenaga kita sebelum ke luar negeri dia terlebih dahulu dilatih di BLK ini. Berbagai jenis ketrampilan apapun tempat latihannya terpusat di BLK Manulai 2.

Sonny juga mengakui, jika sebelumnya warga yang tidak mau mengijinkan rumah mereka digusur untuk pembangunan Rumah Sakit Pusat. Akan tetapi sudah kita lakukan penertiban melalui Satpol PP Provinsi NTT, beberapa waktu lalu. Karena status tanah tersebut bukan milik warga melainkan tanah milik pemerintah.

“Pemprov NTT punya dasar hukum yang kuat karena lahan yang ada sudah dibeli sejak tahun 1984. Kita punya bukti-bukti autentik dan ahli waris tuan tanah masih hidup saat ini. Lahan yang ada pernah jadi obyek sengketa dan diperkarakan di Pengadilan Negeri hingga tingkat Kasasi. Akan tetapi Pemerintah Provinsi NTT tetap menang dalam perkara ini,”tutunya.

Oleh karena itu warga yang masih berkeras hati untuk tidak bergeser dari lokasi itu, melalui Pol PP Provinsi NTT telah dilakukan upaya paksa. Warga yang tinggal di lokasi tanah milik Pemerintah Provinsi NTT diminta keluar karena lokasi tersebut bukan tanah milik mereka.

Sembari menambahkan, pihak Kementerian Kesehatan RI segera turun ke lokasi untuk memastikan lokasi dalam keadaan savety (aman). Sekaligus melakukan VS (visibility study) untuk selanjutnya segera membangunnya dengan system multiyears. +++ marthen/citra-news.com 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *