AWPI Jembatan Informasi dan Komunikasi Publik Era Milenial

Ketua DPD AWPI Provinsi NTT,  DR. SAMUEL Haning,SH, MH (ke-7 dari kiri) pose bersama badan pengurus di Aula UPG 1945 Kupang,  Jumat,  4 Juni 2021. Doc. marthen radja/citra-news.com

Setiap orang berhak menyampaikan pandangan, ide atau gagasan dan pendapat. Serta berhak memperoleh informasi dari segala jenis saluran informasi, baik melalui media cetak, media elektronik, dan media cyber.

Citra-News.Com, KUPANG – KETUA DEWAN Pmpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPD AWPI NTT). DR. SEMUEL Haning, SH, mengatakan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Baik melalui media cetak elektronik, ataupun melalui media cyber (media online/portal berita).

“Hak dan kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dimaksud telah dilindungi oleh undang-undang. Yaitu UUD 1945 Pasal 28 huruf F. Keterbukaan informasi dan komunikasi publik ini kemudian menjadi sasaran pers dalam menyalurkannya melaui media massa. Entah media cetak, elektronik, juga media cyber, “ucap Sam di Kupang, Jumat 4Juni 2021

Disebutkan, isi dari UUD 1945 pasal 28F bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Jenis saluran informasi yang dimaksud adalah media massa cetak, elektronik, atau informasi yang diperoleh dari media cyber (media online/portal berita).

Sang pengacara handal ini menjelaskan, terbentuknya Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) adalah bagian integral dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sebagai wadah organisasi yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi, kata Sam Haning, AWPI diharapkan menjadi jembatan penghubung sekaligus ikut mengawal kebebasan pers (pers guard) yang bertanggungjawab, sesuai dengan amanat Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) indonesia.

Menurut dia, hal prinsip yang menjadi pertimbangan terbentuknya UU Pers, diantaranya kebebasan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 (juncto pasal 28F) harus dijamin.

Mendaras pada hal prinsip tersebut diatas, sambung dia, maka kami merasa terpanggil untuk turut mengawal masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya sesuai amanat UUD 1945 pasal 28F. Keterpanggilan ini diamini melalui organisasi AWPI (Asosiasi wartawan Profesional Indonesia).

Dikatakannya, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diberi mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPP AWPI) dengan nama Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Provinsi Nusa tenggara Timur (DPD AWPI NTT).

Adapun Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD AWPI tingkat Provinsi NTT diterbitkan oleh DPP AWPI dan ditetapkan di Jakarta tanggal 21Mei 2021. SK tersebut  dengan Nomor :196/SK/KII-JB-53/ES/D/DPP-AWPI/V/2021. Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2021 – 2026.

Menjawab program kerja DPD AWPI NTT, Ketua Yayasan UPG 1945 Kupang ini mengatakan, setelah mendapat mandat ini seperti lazimnya ada Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus. Juga dilengkapi biro-biro dalammana masing-masing biro harus menyusun program kerja.

“Diharapkan para pengurus untuk bekerja maksimal sesuai bidang tugasnya masing-masing. Laporan kegiatan dibuat secara berkala dan dilaporkan ke DPP AWPI,”kata Sam.

Bentuk DPC AWPI Kabupaten/Kota

Dalam rapat perdana DPD AWPI NTT yang digelar di Aula UPG’45 Kupang, Sam Haning yang saat ini menjabat Komisaris Utama PT Flobamor menjelaskan, struktur dan program kerja DPD AWPI NTT.

Kita di DPD AWPI NTT punya program dan rencana kerja ke depannya. Diantaranya pembentukan DPC AWPI di kabupaten/kota se-provinsi NTT. Kemudian pelatihan jurnalistik. Itu hal penting, karena menyangkut profesionalitas wartawan dalam mengeksplorasi informasi publik, tandasnya.

Nah, spirit AWPI adalah mengawal kebebasan pers (pers guard) sesuai UU Pers No. 40/1999. Kebebasan pers itu tidak bisa digang gugat lagi. Akan tetapi kebebasan yang bertanggungjawab sesuai dengan aturan dan KEJ Indonesia.

“Pers yang profesional dan bertanggungjwab itulah yang menjadi spirit AWPI,”tandasnya.

Dia menambahkan, saat pelaksanan pelatihan jurnalistik pihak yang sudah pasti tetlibat langsung adalah Dewan Pers.

Dalam rapat perdana Sam juga menyampaikan tentang pelantikan badan pengurus DPD AWPI NTT. Dia berencana akan menghadirkan, Gubernur dan jajaran Forkompinda tingkat Provinsi NTT.

“Sebelum pelantikan pengurus DPD AWPI NTT, kita lakukan audiens dengan Gubernur NTT,. Kapan waktunya itu nanti kita koordinasi dengan Biro Administrasi Pimpinan,”pungkasnya. +++ citra-news. com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *