EMPAT Sertifikat Tanah, BUKTI Yuridis Untuk Pemkot Kupang

Sekda Kota Kupang. Fahrensy terima sertifikat tanah dari Bupati Korinus di Kantor Bupati Kupang, Oelamasi Rabu 28 Juli 2021.Doc.citra-news.com/humaskotakpg

Sudah belasan tahun lamanya Kota Kupang jadi daerah otonom, Pemkab Kupang baru menyerahkan 4 (empat) lembar sertifikat tanah kepada Pemkot Kupang.

Citra-News.Com, KUPANG – PEMERINTAH Kota Kupang menerima 4 (empat) sertifikat tanah dari Pemerintah Kabupaten Kupang.

Keempat lembar sertifikat tersebut adalah bagian dari 14 (empat belas) lembar sertifikat yang diserahkan langsung oleh Bupati Kupang, Drs. KORINUS Masneno pada Rabu 28 Juli 2021.

Adapun keempat lembar sertifikat tanah untuk Pemkot Kupang tersebut masing-masing, (1) Sertifikat tanah Kantor Lurah Manutapen. (2) Sertifikat tanah Puskesmas Manutapen,. (3) Sertifikat tanhah di Kantor Lurah Oepura, (4) Sertifikat tanah Puskesmaa Kupang Kota.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Kupang yang sudah menyerahkan empat sertifikat tanah. Sertifikat yang ada ini akan dipergunakan sebagaimana mestinya dan tentunya semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat “ucap Sekretaris Daerah Kota Kupang, FAHRENSY Funay, SE, M.Si.

Acara penyerahan sertifikat tanah oleh Bupati Kupang, Korinus kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Funay, SE, M.Si ini disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, SH didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Ir. Obet Laha.

Portal Berita citra-news.com mengutip siaran pers Bagian Humas Setda Kota Kupang menyebutkan, penyerahan sertifikat tanah ini berlangsung di Kantor Bupati Kupang, Oelamasi pada Rabu 28 Juli 2021. Bersamaan dengan penyerahan sertifikat tanah Pemkab Kupang kepada Pemerintah Provinsi NTT, Kepolisian Resort Kupang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang.

Pada kesempatan yang sama Bupati Kupang juga menyerahkan 8 sertifikat tanah kepada Pemprov NTT. Dan diterima oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, DR. Zet Sony Libing, M.Si.

Selain itu satu sertifikat tanah Kantor BPS Kabupaten Kupang diterima oleh Kepala BPS Kabupaten Kupang, Ir. Johanis Winand Tehusalawane, serta satu sertifikat tanah eks lapangan pacuan kuda kepada Kapolres Kupang, AKBP. Aldinan Manurung, SH, S.IK.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH,M.Si, Plt.Asisten 3 Sekda Kab. Kupang, Novita Foenay, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang beserta jajarannya.

Ladang Investasi Menggiurkan

Bupati Korinus dalam sambutannya menyampaikan, kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, badan usaha serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah.

Tanah tdak hanya digunakan sebagai tempat bermukim. Tanah saat ini juga menurutnya merupakan ladang investasi yang menggiurkan. Hal ini yang kemudian menuntut setiap pemilik tanah untuk berusaha memperoleh jaminan hukum atas tanah tersebut, termasuk pemerintah.

Sertifikat tanah menurutnya mampu memberikan kekuatan hukum dalam bentuk perlindungan kepada pemegang hak atas tanah, sekaligus aset itu sendiri. Dengan kata lain, sertifikat memiliki andil yang cukup besar dalam mengamankan aset Pemerintah.

“Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan status ‘dikuasai atau dimiliki’. Namun juga perlu dibarengi dengan adanya dokumen kepemilikan yang legal,” ucap Bupati Korinus.

Terhadap aset pemerintah daerah, kata Bupati Korinus, sertifikat tanah juga merupakan syarat mutlak dalam rangka penatausahaan aset pemerintah daerah yang sah, sejalan dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi NTT terhadap Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Kupang.

Atas dasar inilah, penyerahan sertifikat tanah yang dilaksanakan hari ini menjadi momentum terbaik bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Kementerian maupun Lembaga Negara, dalam menertibkan, mengamankan serta memberikan kepastian hukum terhadap barang milik daerah berupa tanah.

Bupati Korinus menegaskan, sertifikasi tanah harus dilakukan. Sebab apabila mencermati perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta kebijakan pemekaran wilayah Kota Kupang, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996, maka terdapat sebagian sub urusan pemerintah daerah, serta barang milik daerah yang wajib untuk diserahkan oleh Pemkab Kupang, kepada Provinsi NTT dan Pemkot Kupang sebagai bagian dari penyerahan P3D – Personel, Pendanaan, Prasarana dan sarana, serta Dokumen.

Lebih lanjut Bupati Korinus mengatakan, sama halnya dengan Kepolisian Resort Kupang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang. Ini dalam rangka tertib administrasi penatausahaan aset Pemerintah Kabupaten Kupang.

“Dengan dilaksanakannya penyerahan sertifikat ini, diharapkan dapat menghadirkan pengelolaan aset berupa tanah yang tertib, sah, aman dan berkepastian hukum,”pungkasnya. +++ citra-news.com/ tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.