MEMALUKAN, DPRD Sikka Mark Up APBD

Menjadi anggota DPR bukannya berjuang untuk kemakmuran rakyat tapi malah untuk memakmurkan diri sendiri dan keluarga.  Fakta miris ini terungkap ketika anggota DPRD Sikka menolak penurunan biaya perumahan dan transportasi pada RAPBD tahun 2019.

Maumere, citra-news.com – BUPATI Sikka, FRANSISKUS Roberto Diogo kecewa dengan sikap anggota DPRD Kabupaten Sikka, yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu penetapan RAPBD tahun 2019. Pasalnya, masih ada sesuatu yang kurang pas di benak para wakil rakyat ini.

Padahal ketika awal menjadi calon anggota DPR, kemana-mana dan dimana-mana selalu lantang bersuara bahwa mereka berjuang untuk kemakmuran rakyat jika terpilih. Tapi setelah duduk di kursi DPR, malah mengeruk APBD untuk memakmurkan diri sendiri dan keluarga. Jabatan yang diemban sebagai anggota dewan yang terhormat itu dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta dan menggayung status sosial yang terhormat pula. Dan bahkan mau jadi orang kaya baru (OKB) di Kabupaten Sikka.

Kepada wartawan di Maumere, Bupati Sikka yang akrab disapa ROBY Idong ini menjelaskan perihal Rancangan Anggaran Pembangunan dan belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 yang sudah dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Namun saat rapat paripurna semua Fraksi menolak RAPBD tahun 2019 pada item biaya perumahan dan biaya transportasi.

“Iya, teman-teman DPR belum mau menetapkan karena disitu dalam item untuk tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan yang menurut mereka itu mengalami penurunan,”ungkap Bupati Roby dalam temu pers, Kamis 20 Desember 2018.

Padahal menurut Bupati Roby dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 18 tahun 2017 pasal 17 ayat 1 (satu) sampai 6 (enam) itu sudah jelas. Bahwa hak anggota DPR dibayarkan berdasarkan prinsip kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga. Dan itu dibayarkan berdasarkan survey harga pasar yang sudah dilakukan berulangkali. Disitu ditetapkan bahwa harga rumah sewa termahal di Kabupaten Sikka itu pertahun 75 juta lebih.  Atau perbulannya 6.250.000.

“Itu sudah harga rumah mewah, lho. Jadi ini kita ambil yang paling mahal. Iya kalau sesuai dengan prinsip perundang-undangan yang ada, Itu saja sudah tidak patut. Tapi saya tetapkan lebih sedikit dari pembiayaan perumahan pada tahun sebelumnya, ,”jelas Roby.

Selera anggota DPRD Sikka ini memang berlebihan. Sudah dikasih biaya sewa rumah termahal, tokh masih ngeyel juga. Lalu maunya apa para anggota dewan yang terhormat?

Pertanyaan ini hampir pasti menghantui pikiran Bupati Roby saat ini. Betapa tidak! Sudah dikasih biaya lebih sewa rumah sebesr Rp 6.250.00, sedikit lebih besar dari tahun sebelumnya.   “Anggota DPRD kita maunya rumah mewah. Iya kita penuhi saja. Namun jika dilihat dari kondisi riil masyarakat kita memang sangat kontradiktif. Masyarakat kita hidupnya masih jauh dari harapan kesejahteraan. Tapi kita menghargai karena itu tuntutan mereka (DPRD Sikka). Itupun mereka masih merasa itu terlalu kecil. Mau sama seperti tahun lalu (2017) dengan harga rumah sewa sebesar Rp 10 juta perbulannya?,” Bupati Roby beretoris.

Disinyalir DPRD Sikka Bersekongkol dengan mantan Bupati Ansar Rera

Untuk mengamini permintaan para anggota DPRD Sikka, Bupati Roby harus ‘peras otak’. Tapi tidak jua ditemui jawaban. Akan tetapi setelah dia cek Perbup (Peratutan Bupati), seharga Rp 6 juga koq realisasinya menjadi Rp 10 juta. Ternyata, konon Bupati yang lama (Yoseph Ansar Rera) menyebut itu kesalahan teknis perhitungan saja. Bahwa dengan dalil risalah DPRD.

Ah, itukan sudah mark up, kata Bupati Roby. Karena hasil survey tahun lalu pun Rp 6 juta untuk biaya pemondokan. Tapi mereka DPRD Sikka menetapkan Rp 10 juta. Itu mark up dari 6 juta ke 10 juta harga sewa rumah per bulan. Jadi ini persekongkolan atau kongkow-kongkow, bukan?

Lalu karena pengalaman persekongkolan ini, lanjut Roby,  makanya mereka (DPRD Sikka) mau terapkan lagi di masa jabatan kami saat ini. Kemudian saya mau dipaksa menandatangani Perbup dengan Rp 10 juta berdasarkan persekongkolan dan bukan survey harga pasar.

“Dan itu saya bilang saya sangat mencintai istri dan anak-anak. Saya tidak mau pake baju oranye. Saya TETAP pada prinsip yaitu biaya pemondokan sebesar Rp 6 juta lebih per bulannya. Walaupun APBD tidak disetujui tidak apa-apa. Lebih baik saya menunggu 60 hari daripada saya harus masuk penjara. Saya tegaskan begitu,”kata Roby.

Menjawab wartawan kapan penetapan RABD tahun 2019, lanjut dia, Ini kita tinggal tunggu saja apa yang mau mereka putuskan. Mereka menjanjikan tanggal 31 Desember 2018 mereka mau tetapkan. Kalau tidak iya, berarti konsekwensinya hukum.

Sebagai kepala daerah, iya kita harus menjaga kekayaan dan asset. Kita harus menjaga marwah pemerintah dan menjunjung tinggai kepentingan masyarakat banyak. Karena saya sudah bersumpah dan saya katakana, saya jadi bupati lebih gila dari Ahok, tegasnya berulang.

Soal tunjangan perumahan dan transportasi bagi angota DPRD Sikka, sikap saya jelas dan tegas. Saya tidak ada mau dinaikkan perumahan. Karena itu kemahalan. Tahun 2018 tunjangan perumahan  Rp 10 juta mobil Rp 12.500.000. Dari tunjangan dua ini saja, ungkap Roby, sudah Rp 22.500.000 sebulan.

“Bayangkan saja dengan perbedaan harga biaya pemondokan di Perbup tahun lalu ini, maka negara sudah dirugikan sebesar Rp 2.880.000. Mereka anggota DPRD Sikka sudah mark up dari harga Rp 6 juta ke Rp 10 juta. Tapi sengaja diamini saja oleh Bupati kita yang lama (Yoseph Ansar Rera). Ini sudah terjadi kongkalingkong atau kongkow-kongkow tadi,”ucapnya.

Bupati Roby mengakui, dirinya mengikui dan mendalami UU Tipikor (Undang Undang Tindak Pidana Korupsi). Bahwa barang siapa mengetahui tindakan korupsi dan tidak melapor berarti dia ikut terlibat korupsi.

“Iya saya tidak ingin kongkow-kongkow seperti itu. Kita harus bersih dan harus tegas. Apapun risikonya kalau saya melapor tindakan mark up ini. Saya berhenti jadi Bupati juga saya tidak rugi. Tetapi karena kebenaranlah disitu  akan menjadi pegangan hidup saya. Istri saya bilang lebih baik engkau berhenti jadi Bupati daripada kerja tidak lurus. Dan saya akan kerja lurus. Nanti kita baku uji tokh?,”pungkasnya. +++ amor/cnc

Sumber : Armando WS/CNC

Editor : marthen radja

Gambar : Ilustrasi Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si dan isteri

Foto : Doc. CNC/dari berbagai sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *