Pemkot Kupang juga menurutnya akan memberlakukan ketentuan persyaratan sudah divaksin bagi warga yang ingin memperoleh layanan publik atau dokumen kependudukan seperti akte pernikahan.
Sementara mengenai penerapan prokes, Wawali minta kepada BPBD Kota Kupang dan pihak terkait untuk kembali menjalankan patroli atau operasi penertiban warga yang belum taat prokes.
Para petugas akan dibekali dengan masker yang diberikan kepada warga yang ditemukan tidak memakai masker. Satgas Covid juga diminta untuk lebih selektif dalam memberikan izin pelaksanaan acara atau pesta, serta mengoperasikan kembali posko tanggap darurat penanganan Covid 19.
Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P. Tarung Binti, menyarankan agar perangkat daerah terkait seperti Dinas Kesehatan dan BPBD perlu melakukan analisa perbandingan kebutuhan antara situasi normal dengan situasi saat ada lonjakan kasus seperti pada waktu lalu.
Dia juga minta Pemkot untuk segera menentukan lokasi mana saja yang akan menjadi tempat isolasi terpusat serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan untuk pelayanan di sana.
Terkait vaksinasi, Kapolres Kupang Kota menyarankan agar dilakukan di setiap kelurahan, anggota Polri di lapangan siap memobilisasi warga yang mau divaksin.
Hal senada juga disampaikan Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng Prihatin. Menurutnya anggota TNI siap mendukung upaya Pemkot Kupang dalam menegakkan penerapan protokol kesehatan.
Mengenai vaksinasi, Kasdim Sugeng menyarankan agar sedapat mungkin Pemkot menyediakan semacam bantuan sosial seperti sembako sebagai stimulus agar warga lebih antusias untuk datang divaksin.
