“Hanya Kabupaten Sumba Barat yang mengalami sedikit peningkatan stunting meskipun hanya 0.6 persen. Yaitu dari 22,7 persen pada periode Februari 2022 atau 2 306 balita menjadi 23,3 persen atau 2.611 balita periode Agustus 2022.
Menjawab wartawan apa upaya strategis Pemprov NTT, Ruth membeberkan, upaya strategis agar target percepatan penurunan stunting terwujud melalui beberapa langkah jitu.
Langkah-langkah yang dilakukan masih terfokus pada kegiatan operasi timbang. Dengan tujuan seluruh sasaran di NTT dapat tercover untuk ditimbang berat dan diukur panjang dan tinggi badannya sebagai deteksi dini pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.
Sementara strategi yang dilakukan pemerintah NTT antara lain, pertama, Gubernur NTT mengeluarkan Surat Edaran Nomor BU.440/63/Dinas Kesehatan/I/2022 kepada para bupati walikota se Provinsi NTT tentang Pelaksanaan Operasi Timbang.
Kedua, Membentuk Tim Operasi Timbang di tingkat kabupaten dengan melibatkan OPD terkait juga di tingkat puskesmas dengan jumlah tim untuk tiap puskesmas sebanyak 3 (tiga) tim dimana satu tim terdiri dari tiga orang yaitu Tenaga Gizi, Bidan dan Perawat atau Tenaga Kesehatan lainnya.
Ketiga, Peningkatan kapasitas dan ketrampilan petugas dalam penggunaan alat Antropometri yang terstandart, dilakukan penguatan melalui zoom meeting, sebanyak dua kali dalam sehari selama tiga hari berturut-turut.
Ini dilakukan agar semua tenaga gizi, bidan serta tenaga kesehatan lainnya di 436 Puskesmas mendapatkan informasi cara penggunaan alat ukur yang terstandart dan informasi lain terkait penginputan data. Serta pelaksanaan sweeping jika ada sasaran yang tidak datang saat operasi timbang.
Selain secara online pelatihan penggunaan alat secara offline tetap dilakukan dengan memanfaatkan waktu ketika melakukan bimbingan ke kabupaten/kota dan puskesmas atau pada saat diminta menjadi fasilitator dalam kegiatan sampai Desember 2022.
Keempat, Ketika pelaksanaan operasi timbang pada bulan Februari maupun Agustus di kabupaten/kota, petugas provinsi akan turun melakukan pendampingan.
“Petugas ikut serta terlibat langsung di beberapa posyandu mengamati cara petugas kesehatan melakukan penimbangan dan pengukuran balita dan alat yang digunakan. Juga melakukan croscek pengukuran untuk melihat ketelitian”, tuturnya.
Kelima, Penggunaan alat ukur yang terstandart dan petugas yang melakukan penimbangan dan pengukuran di posyandu adalah tenaga kesehatan yang telah dilatih dan terampil menggunakan alat tersebut.
Mengenai alat ukur, tambah Ruth, saat ini jumlah alat ukur terstandart Antroprometris yang ada di NTT sebanyak 4.427 set. Ada di 436 Puskesmas yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Dan di tahun 2023 ini akan ditambahkan lagi sebanyak 5.496 set Antroprometris. Sehingga total menjadi 9.923 set alat terstandart, yang nantinya 1 posyandu bisa memiliki 1 set alat terstandar. +++ marthen/citra-news.com
