Karena ini menyangkut ijazah dan masa depan mahasiswa, kata dia. Seharusnya mahasiswa tidak boleh dikorbankan. Sebagai universitas negeri tertua di NTT, mestinya kasus ijazah ini tidak perlu terjadi.
Lebih lanjut dikatakan, FPKB NTT sangat menyayangkan manajemen pengelolaan di era Rektor Max Sanam, sungguh sangat amburadul. Kita FPKB NTT mengkritik keras dan mendesak agar Rektor Max Sanam segera dievaluasi Mendikbud Ristek RI.
“Sistem kerja di Undana harus dibenahi ulang agar mahasiswa tidak dikorbankan. Bila perlu mahasiswa tidak lagi kuliah di Undana ” kritik Sekretaris F-PKB DPRD NTT, Ana Kolin.
Menurut dia, dalam dua tahun terakhir, pihak Undana masih bermasalah dengan pencetakan ijasah bagi para alumninya. Akibatnya, pada tahun 2024 sebanyak 265 alumni Undana tidak bisa ikut tes CPNS. Alasannya karena tidak mendapatkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang harus dicantumkan pada ijazah.
“Ini Undana di satu sisi sudah menerapkan bentuk managemen yang amburadul dan tidak profesional. Di sisi lain telah gagal menyelesaikan tugas rektorat sebagai perguruan tinggi tertua di NTT. Tapi Undana gagal hingga mengorbankan alumninya,” tegasnya.
Waspadalah Para Wisudawan September 2024
Hal senada juga disampaikan Yohanis Rumat. Dia mengatakan, pelayanan rektorat Undana yang sangat buruk itu kuat dugaan diinternal Undana itu sudah terjadi friksi.
Dimana masing-masing punya fiksi sendiri-sendiri dan sudah tidak cocok satu dengan yang lain.
“Kami sebagai anggota DPRD patut bertanya apakah Undana sudah tidak mampu menguasai teknologi? Apakah Undana ini masih layak merekruit mahasiswa walau tidak mampu mengurus rumah tangganya sendiri”, kritik Hans Rumat.
Bagi kami F-PKB DPRD NTT, pihak undana harus segera mengambil sikap dan kebijakan yang tegas dalam menyelesaikan persoalan sehingga tidak terkatung-katung nasib para mahasiswa itu.
