Namun, jumlah ini sekaligus menjadi tantangan. Dengan pagu Rp500 juta per kelurahan, tidak semua usulan bisa diwujudkan. Pemerintah harus menentukan prioritas secara adil dan objektif. Proses ini rawan konflik kepentingan jika tidak dikelola secara transparan.
Seorang warga di Kelurahan Bello Kecamatan Maulafa yang tidak ingin namanya dipublikasi mengatakan, Musrenbang kali ini memberi harapan baru.
“Biasanya kami bicara saja, tapi tidak tahu jadi atau tidak. Sekarang sudah ada dananya, jadi kami lebih yakin,” katanya.
Dia mengusulkan perbaikan deker yang ambruk tahun 2023 lalu namun tidak menjadi prioritas di setiap usulan Musrenbang tingkat kelurahan.
ANDRE Otta – Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang. Doc. CNC/istimewa
Untuk diketahui, jelas dia, deker atau jembatan kecil itu merupakan ruas penghubung Jalan Fetor Funay BTN Kolhua dan Bello hingga ke jalan utama H.R Koroh.
Oleh karena titik kerusakan itu pernah diusulkan saat Musrenbang 2025, dia berharap pada tahun anggaran 2026 bisa diperbaiki.
Terpantau, dalam Musrenbang kali ini partisipasi warga memang meningkat. Pemerintah melibatkan camat, lurah, LPM, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, hingga kelompok disabilitas. Musrenbang mulai berubah menjadi ruang dialog, bukan sekadar agenda administratif.
Ada lonjakan usulan dan tantangan prioritas namun karena tingginya partisipasi menghasilkan banyak usulan.
Musrenbang tahun ini diselesaikan lebih cepat dari jadwal. Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo mengapresiasi kinerja Bappeda, camat, dan lurah.
