“Pajak itu kewajiban warga negara dan hak negara”, tegas Gubernur Melky. Namun Gubernur Melky tidak ingin pendekatan yang dipakai sekadar penagihan formal. Ia justru meminta Samsat membangun gerakan sosial bersama pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, hingga Jasa Raharja.
Di beberapa wilayah, menurutnya, suara pendeta bisa lebih didengar dibanding aparat. Di tempat lain, masyarakat mungkin lebih mendengar ustaz atau tokoh adat. Karena itu, pendekatan sosial dianggap lebih efektif dibanding sekadar razia dan imbauan administratif.
Gubernur Melky juga menyoroti banyaknya kendaraan di Alor yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Akibatnya, kendaraan beroperasi di NTT tetapi pajaknya dibayar di provinsi lain. Ia meminta proses mutasi kendaraan dipermudah agar potensi pendapatan tidak terus bocor keluar daerah.
“Kalau kendaraan dipakai di sini (Kabupaten Alor, red) maka pajaknya juga harus dibayar di sini,” ujarnya.
Namun perhatian Gubernur Melky tidak berhenti pada sektor kendaraan bermotor. Ia juga menyinggung kebocoran pendapatan di sektor perikanan, yang merupakan salah satu kekuatan utama Alor sebagai daerah kepulauan.
Menurutnya, hasil laut yang ditangkap di perairan Alor masih sering dicatat di luar daerah. Praktik itu membuat daerah kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah.
Ia meminta seluruh hasil laut yang keluar dari Alor wajib tercatat dan distempel dari daerah asal produksi. Pengawasan terhadap kualitas dan volume tangkapan pun diminta diperketat.
Gubernur Melky mengingatkan masih ada praktik manipulasi data kualitas hasil tangkapan yang dapat mempengaruhi nilai penerimaan daerah.
Sorotan ketiga pada sektor kehutanan. Untuk hal ini Gubernur Melky mencoba mendorong pendekatan berbeda. Ia tidak ingin masyarakat hanya diminta menjaga hutan tanpa mendapat manfaat ekonomi. Karena itu, ia mendorong pengembangan hasil hutan bukan kayu seperti madu, serai wangi, dan berbagai produk sosial kehutanan lainnya.
Menurutnya, konservasi akan lebih mudah dijaga bila masyarakat ikut merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Pola yang sama juga didorong di sektor kelautan dan pariwisata konservasi.
