Gubernur Melky mencontohkan pengembangan wisata hiu paus dan konservasi laut yang bisa berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
Di tengah arahannya, Gubernur Melky turut menyinggung masalah lain yang selama ini diam-diam membebani ekonomi NTT yakni defisit perdagangan daerah.
Nilai barang yang masuk ke NTT, menurutnya, masih jauh lebih besar dibanding barang yang diproduksi dan dijual keluar daerah. Pemerintah daerah diminta mulai memperkuat produksi lokal dan mengonsolidasikan pengadaan barang melalui BUMD agar keuntungan ekonomi tidak terus mengalir keluar.
“Kalau keuntungan ekonomi kembali ke daerah, maka itu bisa dipakai lagi untuk masyarakat,” ujarnya.
Dihadang Problema
Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Alor Cornelis Adoe mengakui ada problema atau tantangan pelayanan di wilayah kepulauan tidak ringan. Dengan hanya 14 pegawai, Samsat Alor harus melayani wilayah luas hingga Pulau Pantar dan sejumlah pulau lainnya.
“Keterbatasan jaringan internet juga membuat digitalisasi pembayaran pajak belum berjalan optimal. Banyak warga masih harus datang langsung ke kantor Samsat dengan biaya perjalanan yang kadang lebih besar dibanding nilai pajak yang dibayar”, kata Adoe.
Meski begitu, Samsat Alor tetap mencoba berbenah. Bersama Jasa Raharja, mereka tengah mengembangkan aplikasi pelayanan digital yang nantinya direncanakan diterapkan lebih luas di seluruh NTT.
Bagi Alor dan banyak daerah lain di NTT, pesan Gubernur Melky pagi itu terasa jelas. Bahwa ketika ruang fiskal makin sempit, daerah tidak punya banyak pilihan selain memperkuat kolaborasi dan mulai serius menjaga setiap potensi pendapatan yang selama ini bocor diam-diam. +++ marthen/*
