Kondisi ini menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian data dan kebijakan berdasarkan kenyataan di lapangan.
Lebih jauh, persoalan ribuan bidang tanah milik warga yang telah bersertifikat tetapi terindikasi berada dalam kawasan hutan menjadi catatan serius DPRD.
Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut kepastian hukum dan rasa aman masyarakat atas tanah yang mereka miliki.
Karena itu, DPRD meminta Pemerintah Kota Kupang segera membentuk tim bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk melakukan pendataan, verifikasi, serta merumuskan solusi sesuai ketentuan hukum.
Sementara dalam pembahasan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, DPRD menekankan bahwa penetapan kawasan kumuh harus berdasarkan data riil dan hasil verifikasi lapangan.
Pemerintah tidak boleh menetapkan prioritas penanganan hanya berdasarkan perkiraan. Perencanaan harus disusun secara terukur, sementara penganggaran wajib mengikuti kebutuhan dan program yang telah ditetapkan.
Perhatian DPRD juga diarahkan kepada warga Manulai II yang merupakan korban konflik Timor Leste. Meskipun telah menempati rumah permanen, sebagian warga masih menghadapi persoalan sertifikat tanah.
Hal serupa dialami warga yang direlokasi ke kawasan Nun Baun Delha. Bagi DPRD, pembangunan rumah dan pemindahan warga ke lokasi yang lebih layak harus disertai penyelesaian status hukum tanah. Sebab, rumah yang telah berdiri belum sepenuhnya memberikan rasa aman apabila kepemilikan tanahnya masih belum memiliki kepastian.
