Penetapan Kawasan Picu Pertumbuhan Ekonomi

Kupang, citranews.com – PENETAPAN kawasan pembangunan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat mensejahterakan masyarakat. Meski demikian dalam perencanaan (rancangan) anggaran program pembangunan, lain dulu lain sekarang. Jika dulu program mengikuti uang (anggaran) namun sekarang uang mengikuti program (money follow function).

Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Ir. Danny Suhadi melalui Sekretaris Dinas Frans Samon Ola, S.Pt mengatakan pemerintah pusat akan mengalokasikan sejumlah dana anggaran pembangunan setelah meneliti master plan.

“Sistem penganggaran sekarang terlebih dahulu menetapkan program apa yang dibutuhkan rakyat yang termuat dalam master plan. Setelah terbaca dalam master plan baru pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah dana. Itupun melalui aplikasi system (E-proposal). Dari situ pemerintah pusat melihat kembali master plan apakah sesuai dengan E-proposal yang diajukan. Dari situ baru pemerintah menggelontorkan dana apakah nantinya melalui dana alokasi khusus (AK) ataukah dana TP – Tugas Perbantuan,” jelas Samon.

Berkaitan dengan program pembangunan pertanian dalam hal ini untuk sektor peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya, menurut Samon, pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) kabupaten yang dijadikan kawasan pengembangan ternak sapi potong. Masing-masing di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Kabupaten Ngada. Dan penetapan kawasan pengembangan peternakan dimaksud didahului dengan master plan oleh pemerintah provinsi. Jadi master plan-nya oleh provinsi dan master action  (rencana aksi) dibuat oleh pemerintah kabupaten.

Rencana aksi yang dibuat diharapkan tidak keluar dari master plan yang ada. Hal yang perlu diingat dalam pembuatan Rencana Aksi oleh pemerintah kabupaten harus jelas sasarannya. Yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat  (ekonomi rakyat), kata Samon.

“Bagi kami di Dinas Peternakan Provinsi NTT tidak ada DAK untuk pengembangan kawasan peternakan.  Nanti pada tahun anggaran 2019 baru ada DAK berdasarkan master plan yang dibuat. Dan rancangan usulan harus sudah mulai diinput hingga batas waktu sampai tanggal 16 Juni 2018. Jika tidak selesai master plan 2018 maka dianggap maka pihak kementerian pertanian dalam hal ini Ditjen PKH akan menolak rancangan anggaran dimaksud,”tandasnya.

Menjawab citranews.com terkait sinergisitas dan sinkronisasi antar stakeholder, Samon mengatakan, membangun sebuah kawasan pengembangan peternakan membutuhkan sinergisitas dan sinkronisasi lintas instansi terkait. Yang berkaitan dengan prasarana penyediaan air untuk kebutuhan  ternak maka dinas PU atau dinas Pertambangan sesuai dengan kebutuhan. Apalagi untuk ternak maka kebutuhan utamanya adalah pakan dan air.

Untuk bangun embung misalnya, tambah dia, maka dinas PU dari sisi pelaksanaan sebagai tim teknis. Itu pertama, selaku Tim Teknis (Timtek). Dan kedua  dinas PU selaku Tim PHO atau panitia penerimaan hasil. +++ cnc1

 

Gambar : Frans Samon Ola, S.Pt. (doc.marthen-citranews.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *