Menggapai Opini WTP Tidak Berarti SEMPURNA

Sudah tiga tahun berturut-turut atau sejak 2015 hingga tahun 2017 BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyematkan opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Meski demikian tapi berturut-turut juga terdapat beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK RI.

 

Kupang, citra-news.com – HASIL oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2017, yang disampaikan Gubernur NTT Drs Frans Lebu Raya pada Selasa, 22 Mei 2018 direkomendasikan dengan sebutan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil kerja BPK RI Perwakilan Provinsi NTT selama 45 hari kerja atau terhitung sejak 10 Maret sampai dengan 04 Mei 2018 itu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan , Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan CALK).

Terhadap semua laporan dari Pemrov NTT itu, secara profesional BPK RI Perwakilan Provinsi NTT memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).  Opini WTP, demikian Gubernur Frans Lebu Raya dalam laporan LKPD di hadapan beberapa anggota DPRD NTT saat sidang Paripurna itu, merupakan apresiasi tertinggi dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dan opini WTP tahun 2017 ini merupakan yang ketiga kali secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinbsi Nusa Tenggara Timur.

Dikatakan, ruang lingkup penilaian yang dilakukan oleh BPK RI PerwakilanNTT terhadap pengelolaan keuangan daerah mencakup penyusunan laporan keuangan harus sesuai Standar Akuntansi Pemrintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan serta Sistem Pengendalian yang interen dan memadai.

Pencapaian opini WTP oleh Pemprov NTT, lanjut Gubernur Lebu Raya, merupakan wujud nyata komitmen dan kerja keras semua pihak. Baik oleh pemerintah serta dukungan dari DPRD Provinsi NTT. Berkenanaan dengan hasil opini WTP, saya (Gubernur Lebu Raya) atas nama pemerintah Provinsi NTT  menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan selurug anggota dewan yang terhormat, yang telah memberikan dorongan dan motivasi secara terus menerus kepada Pemerintah selama ini.

Pemerintah menyadari, lanjut Gubernur Lebu Raya, keberhasilan pemerintah dalam mendapatkan opini WTP bukan berarti pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara sempurna. Karena masih aa beberepa catatan dan rekomendasi BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah.  Catatan-catatan itu antara lain, masih lemahnya system pengendalian interen dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang beralku.

Menurut Lebu Raya, catatan-catatan dan rekomendasi BPK RI ini akanmenjadi perhatian pemrintah untuk ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabilitas menuju  tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government and good governance).

Pada kesempatan yang sama Gubernur NTT dua periode itu juga menyampaikan trend perkembangan ekonmi makro di Provinsi NTT yang semakin menggembirakan ari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi  makro menunjukkan angka sebesar 5,18 persen. Meski mengalami penurunan pada tahun 2017 akan tetapi secara nasional menunjukkan ekonomi NTT tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Perkembangan penduduk miskin, kata dia berdasarkan data Bank Indonesia (Pebrari 2018) prosentase penduduk miskin di Provinsi NTT mengalami trend penurunan di tahun 2015. Prosentase penurunan kemiskinan yang terjadi baik di kota maupun di pedesaan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 prosentase kemiskinan d iota turun dari 10,17 persen du tahun 2016 menjadi 10,11 persen di tahun 2017. Sedangkan di pedesaan turun dari 25,19 persen ahun 2016 menjadi 23,49 persen di tahun 2017.  +++ cnc1

 

Gambar : Usai LKPD Gubernur Frans Lebu Raya (tengah) ‘bercengkerama politik’ NTT songsong Pilkada 2018 juga Pileg dan Pilpres 2019 dengan anggota DPRD NTT Alex Ena (Partai Nasdem) dan Anwar Puageno (Partai Golkar) di Gedung DPRD NTT. (doc.marthen radja/CNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *