Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini
Polkam  

Anggota PMKRI Sebut JUBIR SATGAS Human Trafficking BOHONGI Publik

CitraNews

“…Jangan mau naikkan pamor dan popularitas diri karena jadi calon anggota legislative (Caleg) lalu human trafficking jadi jualan politik. Ini yang dilakukan oknum Caleg atas nama R. Riesta Ratna Megasari, yang juga Juru Bicara Satuan Tugas (Jubir Satgas) Anti Human Trafficking Partai Golkar NTT,”kritik Emanuel Bolly. Lalu apa fakta miris yang dikritisi aktivis PMKRI Cabang Kupang ini? Berikut cuplikannya.

Kupang, citra-news.com – SAYA koq jadi kaget setelah mendengar puja-puji dari bapak Wakil Gubernur NTT, JOSEF A. Nae Soi kepada ibu R. Riesta Ratna Megasari. Seolah-olah terjadinya penangkapan 11 orang calon TKI asal NTT oleh kepolisian itu atas informasi dari ibu Megasari yang adalah Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Anti Human Trafficking Partai Golkar NTT.

Hal itu diungkapkan Emanuel Bolly, anggota PMKRI St Fransiskus Cabang Kupang, dalam sesi tanya jawab pada acara Dialog Publik dan Pelatihan Pendekatan Berbasis HAM untuk Implementasi Konvensi ASEAN Melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak-anak, yang diselenggarakan oleh IOM dan AICHR, di Gedung DPD RI, Kupang, Minggu 14 Oktober 2018.

Baca Juga :  PENJABAT Wali Kota Kupang MERANGKUL Semua Paguyuban Etnis MENATA Taman KOTA
Baca Juga :  Wali Kota Kupang Lantik Komisaris dan Direktur PT Sasando Baru

Menurut  EMAN, demikian Emanuel Bolly biasa disapa, penanganan terkait masalah Human Trafficking (perdagangan orang) erat hubungannya dengan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) salah satu provinsi dengan angka buruh migran terbesar jumlahnya di Indonesia.

Baca Juga :  Bawa ke Arena Kampanye Mobnas Wagub NTT Terbakar

“Karena menjadi salah satu provinsi penyuplai tenaga kerja di luar negeri lalu orang mengkait-kaitkan dengan soal kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan. Ini sesungguhnya pemerintah telah gagal mengidentifikasi rakyat NTT. Dan juga lemah dalam penataan system,”tandasnya.