PATRIS Lantang Bicara Membela THL Dirumahkan

Pemerintah dinilai tidak memiliki nalar kritis untuk menjawab problem kemanusiaan bangsa ini. Pasalnya, merumahkan ribuan orang tenaga harian lepas dengan tanpa menawarkan ruang solusi adalah sebuah keputusan yang keliru. Sekaligus juga menjadi potret buram bagi kelangsungan hidup bagi THL ke depannya.

Kupang, citra-news.com – ANGGOTA DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, PATRIS Lali Wolo mengingatkan pemerintah agar dalam mengambil kebijakan untuk memberhentikan atau merumahkan para tanaga harian lepas (THL), entah tenaga honor atau tenaga kontrak, harus lebih mengedepankan aspek kemanusiaan.

Menurut Patris, dengan adanya pemberhentian kerja bagi para THL ini membawa dampak sangat besar. Terutama dari aspek ekonomi keluarga dan aspek social kemanusiaan lainnya. Kebijakan pemerintah daerah memberhentikan para THL mengakibatkan hilangnya lapangan kerja bagi daerah.

Ditengarai, kebijakan pemerintah Kota Kupang memberihentikan ratusan THL. Dan Pemda Nagekeo sekitar 1.046 THL, adalah kebijakan keliru. Pemerintah tidak memikirkan dampak lanjutan dari pemberhentian THL yang ada. Ironisnya lagi, pemerintah belum menyiapkan lapangan kerja terutama untuk menyerap mereka yang dirumahkan.

“Dengan berhenti  bekerja, ini memberi beban tersendiri bagi kelangsungan hidup para THL ke depannya. Karena besar kemungkinan sebagian dari mereka punya beban untuk pendidikan anak. Dan pinjaman pada pihak ketiga seperti koperasi atau Bank,”demikian Patris kepada wartawan di Gedung DPRD NTT di Kupang, Jumat 10 Mei 2019.

Politisi PDIP ini lebih jauh mengatakan, dampak ikutan lainnya, daya beli masyarakat pun menjadi minim karena dengan dirumahkannya ribuan THL itu, mereka tidak lagi memiliki penghasilan tetap.Berikut, omset para penyedia jasa seperti ojek, rumah makan, dan kos-kosan menjadi turun karena pengguna jasa berkurang drastis.

“Memang bagi sejumlah pihak kontribusi yang diberikan para THL sangat kecil. Tapi setidaknya mereka telah memberi sumbangsih yang positif bagi pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,”kata Patris.

Ia menyatakan, tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Karena itu kebijakan merumahkan ribuan THL itu adalah sebuah keputusan yang keliru. Terlepas dari langkah untuk mengefisiensi anggaran, tapi skala prioritas dengan mengedepankan aspek kemanusiaan.

Khusus untuk Pemda Nagekeo, tambah Patris, kebijakan merumahkan yang diambil itu sebenarnya bertentangan dengan Perda APBD 2019 yang telah ditetapkan pada Desember 2018. Karena anggaran yang telah ditetapkan itu, mengakomodasi juga gaji untuk para THL yang dirumahkan tersebut.

“Pemerintah sebenarnya  sebelum merumahkan mereka, memberi ruang solusi dan juga durasi waktu agar para THL ini sudah mengantisipasinya dengan jenis pekerjaan lain,” ungkap Patris.

Menjawab terkait langkah taktis pemerintah setelah merumahkan dan merekrut kembali, Patris berargumen, sebenarnya bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahun 2018. Bahwa tidak ada lagi penerimaan non PNS dalam bentuk apapun. Apalagi, yang dipanggil kembali untuk bekerja pun merekrut tenaga baru sama sekali dilakukan tidak transparan. Perekrutan kembali yang dilakukan secara terbatas untuk beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) itu sangat mengabaikan aspek keadilan dan transparansi, tandasnya.

Menyikapi persoalan ini, Patris meminta pemerintah provinsi berkoordinasi dengan semua Pemda di NTT. Karena bukan Pemda Nagekeo namun juga Pemkot Kupang. Dan koordinasi itu penting agar dalam mengambil kebijakan merumahkan THL, harus mengedepankan aspek kemanusiaan. Kebijakan tanpa ruang solusi seperti ini sekaligus juga menjadi potret buram bagi kelangsungan hidup THL ke depannya. +++ marthen/citra-news.com/jen-nttonline now.com

Gambar : Patris Lali Wolo, S.Pt, di Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang September 2018

Foto : Doc. CNC/penatimor.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *