“Kalau soal RKB ini kan seperti yang ditulis citra-news.com bahwa pak Kadis sudah perintahkan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen), Pius Rasi dan timnya untuk turun melihat di lokasi. Akan tetapi pak Kadis (Benyamin Lola, red) sudah turun lebih dulu melihat secara langsung kondisinya. Tadinya juga pak Kadis singgung bahwa dalam waktu dekat akan datang Kabid Dikmen yang berwenang untuk melihat langsung,”jelas Hunce.
Lebih jauh dikatakan, sesuai dengan pernyataan Kadis P dan K Provinsi NTT bahwa kesiapan sarana prasarana (Sarpras) harus sudah siap menyongsong PPDB atu pendaftaran/penerimaaan peserta didik baru. Karena itu RKB yang inilah nantinya di tahun ajaran baru 2019/2020 akan digunakan siswa baru.
“Itu ada jadwalnya kita baru temple. Siswa baru mulai mendaftar system online mulai tanggal 24-29 Juni 2019. Kalau SMK kan tidak mengggunakan rayonisasi, hanya SMA saja. Sehingga pak Kadis tadi juga omong Kabid Dikmen dan timnya harus turun periksa lebih awal sebelum digunakan,”tandasnya.
Untuk gedung dua lantainya itu, Hunce berulang menjelaskan, ruangan di lantai satu dibangun dengan dana Komite. Meskipun dengan dana yang terbatas tapi bisa dibangun untuk menopang di lantai duanya. “Tapi prinsipnya kita kita sudah gunakan koq,”ucapnya enteng.
Kalau total besaran dana pembangunannya, kata Hunce, untuk lantai duanya sekitar Rp 300-an juta lebih. Sedangkan lantai satu dari dana komite saya (Hunce Lapa, red) kurang tahu, nanti persisnya di bendahara.
Asa: Saya Pikir-pikir Dulu Sebelum Tandatangan PHO
Menjawab pembangunan satu unit gedung laboratorium merupakan satu paket dengan pembangunan RKB, Hunce mengatakan, untuk gedung laboratorium dibangun dari dana DAK (dana alokasi umum). Bukan dari dana dari Banper/APBN.
“Pelaksana pekerjaannya sama oleh kami selaku panitia pembangunan swakelola. Gedung lab itu dibangun pada tahun yang sama, 2018 juga. Tapi tidak ada hubungannya dengan Banper itu,”tegasnya.
Jauh sebelumnya Asa M. Lahtang, mantan Pelaksana Teknis kepala Sekolah (PLT. Kasek) SMKN 5 Kupang mengakui, pembangunan RKB dua lantai tersebut dari dana sharing dana komite dengan dana Banper/APBN tahun 2018.
“Sudah bagus dari segi perencanaan pembangunan untuk penambahan ruang kelas baru (RKB) di SMKN 5 Kota Kupang ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala,”kata Asa di ruang kerjanya, Senin 25 Pebruari 2019.
Menurut dia, terkait kesiapan dana pembangunanya, bersumber dari dana APBN Murni 2018, sekitar Rp 347 juta untuk 2 (dua) ruangan saja. Tapi itu gedung terbangun dua lantai. Sehingga harus sharing dana dari uang Komite sekitar Rp 353 juta lagi. Artinya untuk bisa menuntaskan pekerjaan pembangunan gedung dua lantai itu membutuhkan dana sebesar Rp 700-an juta lebih. Karena berharap dana sharing komite setoran dari setiap siswa juga tidak lancar sesuai target awal kita. Maka pembangunannya terhenti atau masih mangkrak sampai dengan saat ini.
“Kalau model seperti ini, apalagi sudah diberitakan di media massa, iya saya pikir-pikir dulu mau tanda tangan itu PHO (project hand over). Karena meskipun saya hanya sebagai PLT tapi ini fatal jika Inspektorat atau BPK turun periksa,”jelas Asa saat ditemui awak citra-news.com dan mediapurnapolri.net di ruangan kerja kepala sekolah, Senin 25 Pebruari 2019.
