Wakil Gubernur, JOSEF A. Nae Soi foto bersama usai melakukan pengresmian Gedung BPKP NTT, di halaman kantor BPKP NTT, Senin 24 Juni 2019.
Sementara Kepala BPKP NTT, Hasoloan Manalu dalam laporannya mengungkapkan, BPKP NTT melayani instansi pusat di daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT. Termasuk perangkat daerahnya, BUMN, BUMD,RSUD, lembaga penyidik kepolisian dan kejaksaan, serta pemerintah desa. Jumlah seluruh mitra kerja BPKP mencapai sekitar 4.000 entitas.
“Termasuk di dalamnya melayani pemerintah desa sejumlah 3.026 desa. Interaksi dengan mitra dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi model-model pengawasan termasuk klinik dan konsultasi,” jelas Manalu.
Diketahui, sejak kehadirannya di NTT tahun 1981, BPKP NTT ditunjang oleh dua unit gedung kantor yakni gedung A dan B yang masing-masing dibangun pada tahun 1982 dan 1984. Tahun 2001 dibangun gedung C.
Renovasi dan peningkatan gedung A dan B menghabiskan biaya Rp 3.126.763.000. Dianggagarakan dalam DIPA BPKP 2018. Proses renovasi ini selesai dikerjakan pada 3 Desember 2018.
