RENDAH Penyerapan Anggaran 16 Triliun Lebih di Provinsi NTT

Wagub Josef Nae Soi pose bersama Ditjen Perbendaharaan NTT dan peraih peringkat Terbaik penyerapan anggaran 2019 di Grand Mutiara, Kupang, Selasa 30 Juli 2019. Doc. CNC/aven reme-humas setda ntt.

Penyerapan anggaran di Provinsi NTT masih sangat rendah. Perbanyak program kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat adalah sasarannya. Dengan kata lain penggunaannya harus tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA KANTOR Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT, LIDYA Kurniawati Christiyana mengatakan, pemanfaatan anggaran baik APBD maupun APBD harus berdampak lebih besar pada roda perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Kita ingin manfaat dari APBN dan APBD harus berdampak lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan kegiatan evaluasi ini untuk mengetahui capaian penyerapan anggaran DIPA dan Dana Alokasi Transfer Daerah tahun 2019 yang telah diterima akhir tahun 2018. Agar lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasarannya,”ucap Lidya pada kegiatan Tyflo Award dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (APBN) Semester Pertama 2019 di Grand Mutiara Kupang, Selasa, 30 Juli 2019.

Kegiatan berthemakan ‘Optimaliasi APBN Menuju NTT Sejahtera’  tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTT, JOSEF A. Nae So, Sekda NTT BENEDIKTUS Polo Maing, para Bupati/Wakil Bupati se-NTT, pimpinan instansi vertical, pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) Lingkup Pemrov NTT, insane pers,  juga undangan lainya.

Lidya mengungkapkan, jumlah alokasi dana Kementerian/Lembaga serta Dana Transfer Daerah termasuk Dana Desa ke Provinsi NTT, sebesar Rp 16, 679 triliun. Dengan penyerapan sampai dengan semester  Satu 2019 masih rendah. Atau penyerapan sampai dengan bulan Juni 2019 baru mencapai Rp 5,889 triliun atau sebesar 35 persen.

Wagub Josef Nae Soi memberikan penghargaan (Thropi) kepada Pemda Terbaik Pengelolaan Dana Transfer tahun 2019 di Grand Mutiara, Kupang, Selasa 30 Juli 2019. Doc. CNC/aven reme-humas setda ntt.

“Realisasi ini masih dibawah target nasional yang sebesar 40 persen. Namun capaian ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 29 peren,”kata Lidya.

Sembari menambahkan, namun berita baiknya setelah saya (Lidya, red) mengecek system kami pada hari ini 30 Juli 2019 realisasinya sudah mencapai 44 persen. Ada lonjakan sekitar 10 pesen selama satu bulan ini. Kami harapkan triwulan ketiga bisa mencapai 75 persen. Semoga ini menjadi semnagat kita semua, tandasnya.

Lebih lanjut Lidya membeberkan, khusus DAK Fisik untuk tahap I (pertama) pada 22 Juli 2019 telah terpenuhi semua syaratnya. Sehingga penyaluran tahap satu mencapai 96 persen dari pagu tahap satu atau 24 persen dari total DAK 2019.

Penyerapan Anggaran Harus Optimal

Terkait Dana Desa, prpindahan dana pada tahap satu dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa bisa mencapai 30 hari. Sementara untuk tahap kedua memerlukanwaktu lebih lama lagi karena terkendala penyelesaian adiministrasi tahap satu.

“Permasalahan terkait Alokasi Dana Desa menjadi pekerjaan rumah (PR) kita semua. Sepanjang dana ini belum masuk rekening kas desa belum bisa dimanfaatkan dalam rangka pelayanan public di desa. Kami bertekad untuk melakukan tugas kami secara optimal dalam mempercepat proses penyerapan dana-dana ini,”pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wagub JOSEF menegaskan, tiak boleh ada lagi toleransi trkait penyerapan anggaran baik aPBN maupun APBD. Demi kepentingan rakyat kita harus melakukan penyerapan secara optimal bahkan maksimal.

“Kita di NTT ini butuh dana banyak. Masa kita sudah diberi dana yang begitu besar ini kita tidak mampu mengeksekusinya. Saya harapkan ke depan tidak boleh ada toleransi. Jangan ada toleransi lagi dalam penyerapan anggaran. Kita bisa mencapai 99,9 persen, itu penyerapan yang bagus. Kalau hanya 90-95 persen, itu tidak luar biasa menurut saya,”kata Wagub Josef.

Diceritakan Wagub Josef, minggu lalu setelah rapat terbatas yang dipimpinWakil Presiden terkait Rencana Anggaran Belanja Tahun 2020 dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta. Menteri Keuangan meminta perhatian khusus Pemerintah Provinsi NTT agar penyerapan anggaran ditingkatkan lagi. Karena penyerapannya menurut ibu Sri Mulyani masih sangat rendah.

Wagub Josef juga mengingatkan bahwa proses untuk mendapatkan kucuran dana tersebut tidaklah mudah. Karena ruang fisikal APBN sangat terbatas. Semestinyahal-hal yang menjadi kelemahan tahun sebelumnya bisa menjadi bahan evaluasi kita, tandasnya.

Dengan menggunakan menggunakan analisa SWOT (strength-weaknesses-oportunities-treathment), kita bisa melihat apa kekuatan, apa kelemahan/tantangan/hambatan, dan bagaimana peluang, kita dapat melakukan program atau kegiatan dengan anggaranyang ada tanpa kesulitan.

Wagub Josef Nae Soi pose bersama peraih peringkat Terbaik penyerapan anggaran 2019 di Grand Mutiara, Kupang, Selasa 30 Juli 2019. Doc. CNC/aven reme-humas setda ntt.

“Jangan sampai pemerintah pusat menganggap kita tidak mampu sehingga mengurangi jumlah anggaran pada tahun berikutnya. Mari semua pihak yang mengelola dana APBN baik itu DAK (dana alokasi khusus) Dana Desa  maupun dana lainnya agar dapat melakukan evaluasi untuk peningkatan penyerapan. Tidak perlu mencari siapa yang salah tetapi mencari masalah dan persoalan untuk dicarikan solusinya,”jelas mantan Pansus UU Desa ini.

Wagub Josef merasa sakit hati kalau seandainya adalaporan Dana Desa tidak diserap. Bahkan bulan begini juga belum sampai ke rekening desa Ada beberapa kabupaten yang belum cair juga juga dana desa.

“Saya mohon dengan hormat dan dengan rendah hati kepada kita semua supaya ke depan di semester dua nanti realisasi anggaran kita lebih baik. Bahkan lebih sempurna dari tahun-tahun sebelumnya,”harap Wagub Josef.

Dalam kesempatan tersebut diluncurkan mascot Kantor Ditjen Perbendaharaan Negara NTT, yang diberi nama TYFLO (Tresury Flobamora). Juga diberikan penghargaan kepada penerima Dana Transfer yang memeiliki penyerapan terbaik di Semester Satu 2019. Diantaranya untuk instansi vertical Peringkat Terbaik diraih Bappelitbanda Provinsi NTT; Satker Tugas Perbantuan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Timur.

Pemda terbaik pengelolaan System Informasi Kredit Program (SIKP) diraih oleh Kabupaten Sumba Barat. Untuk Pemda dengan pencairan dana terbaik tahap I dan II diraih oleh Kabupaten Manggarai Barat. Pemda dengan Penyerapan DAK Fisik  2019 Terbaik diraih oleh Kabupaten TTS. Sementara Pemda dengan Pelayanan Kontribusi Terbaik untuk Usaha Mikro diraih oleh Kabupaten Manggarai. +++ citra-news.com/aven reme

Sumber : Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *