“Saya harap paling lama dua minggu ke depan kordinasi G to G ini sudah kelar. Sehingga para PKL kembali berjualan secara normal. Harus ada kepastian waktu kapan memulainya dan berapa lama penyelesaiannya. Kasihan mereka PKL. Dari hasil jualan itu mereka harus menghidupi keluarga, mana makan minum, biaya anak-anak sekolah, dan lainnya. Itu harus ada di benak pemerintah,”pinta Winston. +++ marthen/citra-news.com
Tindakan REPRESIF Gubernur VIKTOR Sengsarakan 38 PKL
CitraNews
Baca Juga
Rekomendasi untuk kamu
Di Kecamatan Kota Lama, tambah Yanto, pola pendekatan demikian ini semakin relevan karena sekitar 75…
Dari pandangan anggota dewan ini adalah tantangan APBD Perubahan 2026 menjadi lebih kompleks. Pemerintah tidak…
Salah satu perhatian yang mengemuka adalah bagaimana perkembangan Artificial Intelligence (AI) dapat direspons secara bijak,…
Sekda Jeffry juga menjelaskan proses penyusunan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dilakukan berdasarkan ketentuan…
Bagi Asty, semua ASN mempunyai kesempatan yang sama. Namun kesempatan tersebut tetap harus ditempatkan dalam…
Untuk wilayah NTT, tercatat 852.631 penerima bantuan pangan dengan kebutuhan sekitar 25.578,93 ton beras untuk…