“Begini saja coba kalian bentuk kelompok usaha semacam KUBE (Kelompok Usaha Bersama) PKL. Kemudian usulkan ke pemerintah bantuan dana untuk membangun lapak-lapak untuk menggelar dagangan. Dan lokasinya di belakang Hotel Cendana itu. Daripada kalian bertahan di jalan PM sampai dengan masa kontrakan berakhir Maret 2020. Daripada setelah akhir masa kontrakan kalian tidak punya tempat usaha maka alternatifnya di lokasi ada di belakang Hotel cendana itu,”jelas Jimmy.
Sementara anggota Komisi V lainnya, YOHANES Rumat menyatakan, selama ada suruhan Gubernur Viktor secara lisan kepada Sat Pol PP dan Dinas Perindag untuk mengusir kalian PKL dari tempat yang lama, jangan percaya itu.
YOHANES Rumat (ke-5 dari kiri) didampingi Kirenius Tallo dari Dinas Perindag Prov NTT dan Kasat Pol PP, Ir. CORNELIS Wadu pada Rapat Bersama PKL di Ruang Komisi V Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang, Senin 26 Agustus 2019. Doc. CNC/marthen radja.
“Itu isu hoax. Kalau kalian mau mari kita sama-sama saya berada di depan kalian. Kita mau lihat apa benar Gubernur usir kalian. Kembali berjualan di tempat yang saja,”ajak Jhon.
Sementara Wisnton Rondo menambahkan, rentang waktu jangan terlalu lama untuk negoasiasi antar pemerintahan Provinsi dengan Pemerintah Kota atau G to G. Pemerintah harus mengayomi masyarakat dan bukan menelantarkan masyarakat, tegasnya.
