FLOTIM Kabupaten TERENDAH Dana Desa

Bupati Flores Timur, ANTON Hadjon saat gedung DPRD NTT, Jumat 04 Oktober 2019. Doc. CNC/marthen radja

Pieter Manuk menyatakan tinggi rendahnya penetapan alokasi dana desa menjadi kewenangan pemerintah pusat. Walau demikian berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA DINAS Pemberdayaan Masyarakat Desa, Drs. Sinun Petrus Manuk mengatakan pengelolaan dana desa yang digelontorkan miliaran rupiah per desa sudah berbergeser. Dari sebelumnya 70 persen pembangunan fisik kini sudah bergeser ke 70 persen pemberdayaan masyarakat.

“Mulai tahun 2020 pengelolaan dana desa bukan lagi 70 persen pembangunan fisik. Akan tetapi 70 persen pemberdayaan masyarakat sedangkan 30 persennya untuk kegiatan fisik. Sesungguhnya kemiskinan masyarakat bukan karena ketiadaan infrastruktur. Memiliki rumah yang layak adalah salah satu indicator kesejahteraan masyarakat,”kata Manuk saat ditemui awak citra-news.com di Kupang, Selasa pecan lalu.

Dia mengakui ada beberapa ketimpangan pengelolaan dana desa untuk kegiatan fisik ini. Seperti apa ketimpangannya kami juga tidak memahaminya. Karena tinggi rendahnya pengalokasian anggaran ke setiap desa dan yang melakukan evaluasi adalah pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Tujuan pemberian bantuan dana ke masing-masing desa di tanah air dalam kerangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Manuk, upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan adalah bentuk pemberdayaan masyarakat desa. Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat denganmeningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya (SDA dan SDM) jadi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, sambung Manuk,  namun minim SDM untuk mengelolanya maka kemiskinan tetap ada. Perkuatan dan perluasan produk-produk unggulan desa atau kawasan desa adalah bagian dari usaha-usaha ekonomi yang perlu didayagunakan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki 3026 desa yang berkaraker kepulauan ini. dari struktur anggaran yang dialokasikan ke masing-masing desa tahun 2019 maka ada desa dengan kategori dana desa tertinggi dan terendah.

Alokasi dana desa Tertinggi tahun 2019, sebut Manuk, adalah Desa Waiholo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan besarnya mencapai Rp 2.035.733.154. Sedangkan dana desa Terendah di Desa  Bedalewun Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur (Flotim).

Fakta ini justru berubah di tahun 2020, kata Manuk. Untuk alokasi dana desa tahun 2020 di Provinsi NTT dengan total Rp 3.090.060.054.000. Dan dari angka yang ada terdapat dana desa Tertinggi yakni di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Dengan jumlah dana yang akan diterima masyarakat sebesar Rp 292.714.790.000. Sementara dana desa Terendah akan diterima masyarakat desa di Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah  sebesar Rp 72.923.034.000.

“Bagaimana prosedur dan mekanisme serta pengelolaannya untuk kebutuhan apa saja, sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang digariskan dalam Permendes Nomor 11 Tahun 2019. Disitu jelas dikatakan pengelolaan dana desa tahun 2020 lebih memprioritaskan pemberdayaan masyarakat,”tutur Manuk.

Berhasil Turunkan Angka Stunting

Beberapa desa di Kabupaten Flores Timur Provisi NTT telah membuktikan kalau bergulirnya dana desa memberikan keuntungan bagi kekehidupan masyarakat desa. Termasuk pelayanan kesehatan stunting dan gizi buruk.

Hal itu dikatakan Bupati Flores Timur, ANTON Hadjon saat ditemui awak citra-news.com usai menghadiri acara pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi NTT di Kupang, Jumat 04 Oktober 2019.

Di Kecamatan Titehena, sebut Hadjon, berhasil menurunklan angka stunting melalui pemanfaatan sebagian dana desa bagi pelayanan warga yang mengalami stunting dan gizi buruk.  Demikian juga beberapa desa dan kecamatan lainnya juga menyampaikan kalau dana desa sangat membantu dalam penanganan stunting dan gizi buruk.

“Hampir semua kecamatan ada beberapa desa yang memanfaatkan dana desa untuk penanganan stunting dan gizi buruk. Dengan adanya dana desa ini maka perlahan-lahan masalah stuntiung dan gizi buruk mulai teratasi,”tegas Anton.

Untuk sector usaha masyarakat, lanjut dia, sebagian dana desa dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perluasan lahan pertanian dengan mengembangkan tanaman sorgum sebagai jawaban upaya pencegahan stunting. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *