Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

Gonjang Ganjing PELAKSANAAN Program MBG, Gubernur MELKY Tekankan TIGA HAL

Reporter: Marthen RadjaEditor: Redaksi
CitraNews

Survei dilaksanakan dalam dua tahap dengan rentang waktu Juli hingga November 2025, menghasilkan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program MBG di NTT.

Hasil survei ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi NTT maupun kabupaten/kota dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program MBG, khususnya bagi anak sekolah selaku penerima manfaat.

Buka Lapangan Kerja

Secara nasional, hingga September 2025 telah berdiri sebanyak 9.406 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) dengan melibatkan sekitar 337.060 pekerja di seluruh Indonesia. Selama periode Januari hingga September 2025, program ini telah menyalurkan lebih dari 1,1 miliar porsi MBG kepada penerima manfaat.

Baca Juga :  PEMERINTAH Segera Tunaikan HAK Alm. GREGORIANA Sebagai Guru ASN PPPK

“Selain memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi anak sekolah, Program MBG juga menjadi stimulus ekonomi nasional dengan penyerapan anggaran mencapai Rp19,3 triliun. Program MBG membuka lapangan kerja baru di sektor penyediaan pangan lokal”, jelas dia.

Khususnya di Provinsi NTT sendiri, telah berdiri 32 SPPG di Provinsi NTT, tercatat 90,5% berbentuk yayasan dan tersebar di 15 kabupaten/kota, dengan konsentrasi tertinggi di Kota Kupang sebanyak 11 unit. Dan sudah sebanyak 76,2% SPPG telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan 66,7% menggunakan dapur mandiri yang umumnya memanfaatkan bangunan lama.

Baca Juga :  Opini WTP EMPAT Tahun Berturut, George: BUKTI PEMKOT Bekerja BAIK

Dari aspek jangkauan dan distribusi, SPPG di NTT telah menyalurkan lebih dari 100 ribu porsi Makanan Bergizi (MBG) dengan jarak distribusi utama yang relatif efisien, berkisar 2–4 kilometer. Dari sisi tenaga kerja, pekerja perempuan tercatat memiliki jam kerja lebih panjang dibanding laki-laki.

Untuk aspek lingkungan, 95% limbah padat dari sisa makanan dimanfaatkan kembali, sementara 95% limbah cair langsung dialirkan dengan pengelolaan sederhana.

“Meski demikian, kapasitas modal masih terbatas, dan kendala utama pelaksanaan program MBG terletak pada keterbatasan infrastruktur serta pasokan bahan baku”, ujarnya.

Baca Juga :  LKPD Unaudit 2025 Diserahkan, Ujian TRANSPARANSI Pemprov NTT DIMULAI

Dihadapan ratusan peserta yang hadir, Matamira menegaskan bahwa Rapat Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi Program Makanan Bergizi (MEP MBG) Tahun 2025 merupakan momentum penting untuk memastikan kualitas pelaksanaan program nasional peningkatan gizi anak sekolah.

Metamira berharap, melalui kegiatan ini terbangun komunikasi yang intensif, sinkronisasi data dan strategi, serta komitmen bersama antara BPS Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk dengan para pemangku kepentingan eksternal. +++ marthen/*

Sumber: Siaran Pers
Disclaimer: Artikel Ini Merupakan Kerja Sama CitraNews.Com Dengan Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto.