Bernadinus Mere : Pembayaran parkir melalui QRIS sebagai “ujian kejujuran” bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir. Boleh saja lelet jaringan internet, tetapi hati nurani jangan ikut lelet dalam kejujuran.
Citra News.Com, KUPANG – SELAMA bertahun-tahun, sektor parkir menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang menyimpan banyak tanda tanya.
Ada beberapa pertanyaan pokok versi publik yang terus menggema : Berapa sebenarnya uang yang masuk setiap hari? Apakah seluruh penerimaan tercatat sesuai kondisi di lapangan? Dan sejauh mana masyarakat dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang mereka bayarkan benar-benar masuk ke kas daerah?
Pertanyaan-pertanyaan plus carut marutnya pelayanan parkir itulah yang kini berusaha dijawab Bernadinus Mere, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kota Kupang, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/07/2026).
Bernadinus mengatakan, saat sektor parkir tak lagi dibayar tunai atau dibayar melalui barkot QRIS, sesungguhnya Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang Pemkot Kupang sedang membangun transformasi digital pelayanan parkir.
“Bagi Dinas Perhubungan Kota Kupang, digitalisasi sektor parkir ini sesungguhnya Pemkot Kupang sedang membangun kepercayaan publik dan bukan sekadar mengejar pendapatan. Karenanya dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk sektor parkir adalah bagian dari transformasi layanan publik berbasis digitalisasi”, jelas dia.
Menurut Bernadinus, digitalisasi parkir bukan sekadar mengganti pembayaran tunai dengan QRIS, melainkan membangun budaya baru yang berpijak pada transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran.
Bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tambah Dinus, merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern sekaligus mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
Persoalan parkir selama ini, lanjut dia, bukan hanya soal besarnya potensi pendapatan, tetapi juga mengenai sulitnya memastikan seluruh transaksi tercatat secara jujur. Fakta lapangan menunjukkan sistem pembayaran tunai masih menyisakan ruang bagi ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi penerimaan daerah.
“Kami dari Dinas Perhubungan Kota Kupang ingin membangun sistem yang membuat seluruh transaksi dapat dipantau secara terbuka. Digitalisasi melalui QRIS bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik,” tegasnya berulang.
