Dalam konteks pembiayaan, DPRD mengingatkan Pemerintah Kota Kupang agar tidak sepenuhnya menggantungkan penanganan kawasan kumuh pada bantuan pemerintah pusat.
Alokasi anggaran melalui APBD harus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah. Penataan kawasan permukiman membutuhkan keberlanjutan program, sehingga masyarakat tidak terus-menerus menunggu bantuan yang belum tentu tersedia sesuai kebutuhan dan waktu yang diharapkan.
Dari keseluruhan catatan tersebut, terlihat bahwa tantangan pembangunan Kota Kupang bukan hanya menyangkut penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga kemampuan pemerintah menyelaraskan perencanaan, kepastian hukum, ketepatan data, dan keberpihakan anggaran.
RTRW akan menentukan ke mana kota ini berkembang, sedangkan Perda kawasan kumuh akan menentukan bagaimana masyarakat memperoleh lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat dan layak.
Persetujuan DPRD terhadap kedua Ranperda tersebut sekaligus menandai dimulainya tanggung jawab baru bagi Pemerintah Kota Kupang.
Regulasi yang telah disepakati harus diterjemahkan menjadi program nyata, dengan pengawasan pelaksanaan, keterbukaan data, serta penyelesaian persoalan masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kepastian.
Keberhasilan dua Perda ini tidak cukup diukur dari selesainya proses pembahasan dan pengesahan. Ukuran sesungguhnya terletak pada perubahan yang dirasakan masyarakat. Yaitu jalan yang tidak lagi menjadi sumber persoalan banjir, tanah yang memiliki kepastian hukum, kawasan permukiman yang semakin layak, serta pembangunan kota yang berjalan sesuai kebutuhan warganya.
Sebab, masa depan Kota Kupang selama dua dekade ke depan tidak boleh hanya indah dalam dokumen perencanaan, tetapi harus benar-benar menghadirkan kepastian dan kesejahteraan bagi masyarakat. +++ marthen/cnc
