Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Melky Lakalena dan Johny Asadoma (ke-2/3 dari kiri) saat jumpa pers di Gedung DPD Golkar NTT, Kupang, Jumat 13 September 2024. Doc. marthen radja/citra-news com
Cagub Melky : Secara politik kalau kita tidak punya link dengan kekuasaan di pemerintah pusat maka kita tidak mungkin……
Citra News.Com, KUPANG – PASANGAN Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, MELKY Lakalena dan JOHNY Asadoma menyatakan siap menanggung sejumlah beban masalah yang belum terselesaikan di era kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi.
Utamanya beban hutang ke PT SMI dan PT Bank NTT senilai Rp 1,3 triliun. Problema lainnya adalah masalah stunting, kemiskinan ekstrim, minimnya PAD, serta pemasaran produk UMKM.
Sejumlah fakta masalah tersebut diatas kembali ditorehkan awak media dalam temu pers di gedung DPD Golkar NTT di Kupang, Jumat 13 September 2024.
Irjen Polisi Purnawirawan Drs. Johanis Asadoma, S.I.K, M.Hum kepada wartawan menjelaskan, menjadi pemimpin itu harus bisa membawa masyarakat mewujudkan cita-citanya menuju kesejahteraan.
“Menjadi pemimpin negara atau pemimpin daerah itu sama dengan memimpin rumah tangga. Dimana sangat erat kaitannya dengan kebutuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Kalau ada uang maka kita bisa mengelola rumah tangga kita dengan baik. Agar bisa terpenuhinya kebutuhan rumah tangga”, tuturnya.
Polisi (Purn) Bintang Dua ini mengatakan, berikhtiar jadi pemimpin itu tentu punya strategi-strategi untuk bagaimana meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Pemimpin daerah harus bisa membangun mitra dengan pemerintah pusat agar bisa mendapatkan peluang bantuan pendanaan dari pusat.
Sumber dana dari pusat untuk kita di daerah, sebut Johny, yaitu Dana Transfer atau Dana Perimbangan yang besarannya antara 3,7 atau 3,8 triliun. Dan juga sumber Dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT yang selama ini hanya berkisar antara 1,7 atau 1,8 triliun.
“Kami berdua (Melky dan Johny, red) jika Tuhan berkenan jadi Gubernur dan Wakil Gubernur, kami punya akses ke sumber dana perimbangan itu. Kami membangun akses ke Kementerian Keuangan, ke Kementerian Perindustrian, dan beberapa Kementerian lainnya. Maka tentu ada perhatian khususlah”, kata Cawagub Johny.
Yang jadi problema, lanjut dia, adalah bagaimana strategi kita untuk meningkatkan PAD. Karena kalau PAD kita tinggi maka kita punya fisikal yang cukup untuk mengelola semua program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Bahkan bisa mengeluarkan uang pada program yang tidak diprogramkan oleh APBD.
