Siap Guling Tikar Bisnis Papa NOVA di NTT

Jakarta, citra-news.com – KASUS megaproyek KTP Elektronik (E-KTP) telah menghantar Setya Novanto (NOVA) ke kursi pesakitan di Tipikor Jakarta.

Kenyataan pahit ini memberikan sinyalemen kalau mantan Ketua DPR RI itu membuat ‘malu besar’ ke dunia bisnisnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Paling tidak membuat Direktur Novanto Center, Mohammad Ansor harus tunggang langgang mencari solusi. Demikian juga bagi Pemerintah Provinsi NTT yang telah melakukan teken kontrak pengelolaan kawasan Pantai Pede di Kabupaten Manggarai Barat dibawah payung PT Sarana Investama Manggabar (SIM)

Bisnis perhotelan di Pantai Pede Labuan Bajo yang digagas tahun 2013 itu terancam guling tikar.

Hotel bintang lima itu sejak awal ditentang warga setempat. Hotel yang menempati lahan milik Pemerintah Provinsi NTT di atas lahan yang disewa PT Sarana Investama Manggabar selama 25 tahun.

Pembangunan hotel ini dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa Manggarai (AMANG) ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Mei 2017. Penyebabnya, perjanjian bangun guna serah (build Operate transfer) antara PT Sarana Investama Manggabar dan Pemprov NTT melanggar UU 8/2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan regulasi tersebut, seharusnya aset di Pantai Pede adalah aset milik Pemkab Manggarai Barat, bukan Pemprov NTT.

Bahkan ditengarai PT Sarana Investama Manggabar tidak terkait langsung dengan Novanto. Seperti bisnis lainnya, nama Novanto tak tercatat sebagai salah satu pemilik saham di perusahaan tersebut.

Saham terbesar PT Sarana Investama Manggabar dimiliki oleh Agro Tekno Nusantara dan PT Prima Mandiri Logistic; masing-masing memiliki saham senilai Rp2,5 miliar. Putra Novanto, Rheza Herwindo, tercatat sebagai komisaris utama tanpa memiliki saham; begitu pula direktur Novanto Center, Mohammad Ansor.

Cara lain yang dibuat Setya Novanto adalah dengan menggunakan lembaga sebagai pengelola bisnis. Salah satunya Novanto Center, yang mengelola agrobisnis kepunyaan Novanto di Desa Manusak, Kabupaten Kupang.

Pusat Agrobisnis ini menempati lahan seluas 5 hektare. Saat saya datang ke sana pada 28 Februari 2018, bisnis itu sudah tutup. Lahan ditumbuhi rumput liar. Petak-petak sawah tak terurus. Dua traktor terbengkalai di tengah lahan berumput; sudah berkarat dan mesinnya rusak. Ada empat kandang ayam besar yang sudah reyot dan atapnya roboh. Dua kandang sapi terbengkalai; nyaris tak terlihat karena tertutup semak belukar.

Pada tahun 2015 pusat agrobisnis di Manusak Kabupaten Kupang ini selalu ramai, kata Reinhard Mesak (seorang petani yang dipercayakan mengawasi pusat agrobisnis itu). Setidaknya setiap hari ada 30 pekerja, mayoritas adalah warga Desa Manusak. Ada ratusan ayam peternak dan lebih dari 30 ekor sapi yang dipelihara, sementara luas sawah hampir mencapai 5 hektare.

Sebagian keuntungan dari pusat agrobisnis di desa tersebut, menurut Reinhard Mesak, digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat. Sayangnya, pada 2015, perusahaan ini harus ditutup. Penyebabnya, kata Mesak, ada orang yang menyalahgunakan properti perusahaan untuk kepentingan pribadi.

“Ayam dan sapi dijual, lalu uangnya dibawa lari. Setelah itu tidak ada lagi kegiatan di sini. Saya menyesal sekali, kenapa ada orang jahat sampai jual semua ini,” ujarnya.

Cerita miring tentang orang-orang Novanto di NTT yang menyalahgunakan bisnis dan bantuan dari Novanto bukanlah hal baru. Beberapa orang Novanto, yang enggan namanya ditulis dalam berita, berkata hal sama. Semuanya bercerita tentang bantuan yang dibawa kabur atau diselewengkan, dari bibit ikan sampai mesin kapal untuk nelayan.

Bisnis “idealis” lain yang pernah dibuat oleh Novanto adalah bisnis kain tenun ikat di Maulafa, Kota Kupang. Sama seperti pusat agrobisnis, upaya Novanto memasarkan produk lokal itu juga berjalan macet. Bisnis ini sudah tutup bersamaan bangkrutnya pusat pembuatan kain tenun ikat di pusat agrobisnis.

Peruntungan bisnis Novanto di NTT agaknya tidak semulus yang dibayangkan. Selain bisnis “idealis”, bisnis sungguhan Novanto juga tidak terlalu menonjol. Misalnya, dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di pusat industri Bolok, Kabupaten Kupang.

PLTU yang sudah diresmikan pada 2016 itu belakangan sudah berhenti beroperasi. Papa Nova saat dikorfirmasi di PN Jakarta pada 8 Maret 2018 membenarkan bahwa dua PLTU itu adalah miliknya. Namun, ia tidak mengetahui bagaimana perusahaannya di sana bekerja.

“Saya lupa, nanti saya tanya sama yang mengelola,” kata Novanto. +++ cnc/web

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *