Disinyalir PERPRES 16/2018 Menepis KETIMPANGAN PBJ

LKPP memandang pentingnya perubahan pengaturan tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah dari Perpres sebelumnya ke Perpres 16/2018, dilatari adanya sinyalemen ketimpangan terjadi. Bahwa dalam pelaksanaannya cenderung dominan unsur subyektivitas.

Kupang, citra-news.com – ARIF BUDIMAN, staf Direktorat Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan Umum Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menyatakan, perubahan Perpres 54/2010 ke Perpres 16/2018 sesuai arahan Presiden untuk melakukan  deregulasi dan percepatan pembangunan.

Sosialisasi Perpres 16/2018 yang dilaksanakan di Aula Fernandes  Gedung Sasando, Kupang, Selasa, 28 Agustus 2018, menurut Arif, pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

“Ini dalam kerangka peningkatan pelayanan public dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Yang salah satunya terkait pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah,” ucapnya.

Lebih jauh dijelaskan, hal lain yang melatari adanya perubahan Perpres 54/2010 ke Perpres 16/2018 sebagai tindak lanjut dari Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dan revisi dilakukan karena dalam pelaksanaannya ada sinyalemen ketimpangan yang terjadi.

Berkaitan dengan PBJ Pemerintah dalam Perpres 16/2018, ada beberapa perubahan istilah. Jika Perpres sebelumnya (Perpres 54/2010) ada ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maka Perpres 16/2018 berubah sebutan dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Sebutan Pokja ULP menjadi  Pokja Pemilihan; Lelang diganti dengan Tender; Sistem Gugur diganti dengan Harga Terendah pada Perpres 16/2018. Juga Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berubah sebutan menjadi Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Tapi yang pasti kesiapan SDM menjadi tuntutan utama.

Perbedaan utama dalam hal pengadaan antara Perpres 54/2010 dengan Perpres 16/2018, kata Arif, terdapat pengaturan baru yang belum ada dalam Perpres 54/2010. Seperti tujuan pengadaan, konsolidasi pengadaan, atau pengadaan, dan lainnya. Dalam hal perencanaan Perpres 16/2018 lebih jelas metode pemilihan. Juga jenis kontrak lebih sederhana.

Arif juga mengakui, pelaksanaan Perpres 54/2010 atau sebelumnya terdapat ketimpangan-ketimpangan. Yang jika ditelusuri lebih jauh maka akan mengarah pada penyelewengan keuangan negara. Karena nilai manfaat dari penggunaan keuangan negara dalam kaitannya PBJ Pemerintah semestinya dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Jabatan Fungsional (JABFUNG) Masih Kurang

Ditemui secara terpisah, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Kabag LPBJ) Biro PBJ Setda Provinsi NTT, Heronimus Hayantowati, S.Fil mengatakan, Pejabat Pengadaan yang tersebar di semua organisasi perangkat daerah (OPD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota hanya mengantongi Sertifikat saja.

“Pejabat Pengadaan yang bersertifikasi sesungguhnya mereka belum layak menduduki Jabatan Fungsional (Jabfung). Jabfung itu harus ada SK (Surat Keputusan) dari pihak yang berkompeten. Dan untuk mendapatkan SK ini harus melalui proses seleksi bertahap dan memakan waktu lama. Jabfung harus punya skill dan capable soal pengadaan barang/jasa pemerintah. Jadi bukan sekadar mengantongi sertifikat Jabfung,”tegas pejabat yang akrab disapa Haris ini.

Dikatakan, hampir semua OPD tingkat provinsi memiliki Pejabat Pangadaan bersertifikat. Tapi mereka BUKAN Jabfung. Selama ini di tingkat provinsi baru ada 2 (dua) orang yang mengantongi SK JABFUNG. Masing-masing Ama Lebu Raya Julius dan Dinar Susanto. Itupun SK-nya baru mereka kantongi awal Agustus 2018 setelah lama menunggu sekira 3 tahunan lamanya. Dan keduanya sementara staf di Biro PBJ ini.

“Tenaga Jabfung di tingkat provinsi baru 2 orang. Saya belum tahu di 22 kabupatan/kota mereka juga ada tenaga Jabfung yang punya SK. Singkat kata saat ini tenaga Jabung kita di NTT ini masih kurang. Kedepan perlu ditambah tenaga Jabfung yang berkualifikasi,” harap Haris.

Memandang urgensinya pengadaan barang/jasa pemerintah, menurut dia, kesiapan SDM Pengadaan mutlak diperlukan.  Untuk tingkat provinsi sedikitnya dibutuhkan 25-30 orang Jabfung. Bila tidak ada atau kurang jumlahnya maka bisa saja didatangkan orang dari luar NTT.

“Pemberlakukan Perpres 16/2018 kiranya akan mengarah pada tuntutan kesiapan SDM Pengadaan Barang/Jasa. Karena ke depannya akan ada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Agar dalam melaksanakan fungsinya lebih obyektif, akuntabel, transparan, dan independent dalam membuat keputusan-keputusan,”katanya. +++ cnc1

Gambar : Arif Budiman memberikan penjelasan tentang Perpres 16/2018

Berita/Foto : marthen radja/CNC

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *