PID Harus Mampu Mensejaterahkan Rakyat

Dana desa di Kabupaten Sikka mengalami kenaikan signifikan Rp 151 miliar pada tahun 2019 dari tahun 2018 hanya sebesar Rp 125 miliar. Bupati ROBY Idong berharap besaran dana desa ini bukan jadi peluang emas bagi para kepala desa meraup keuntungan pribadi dan keluarga. Melainkan untuk pengembangan berbagai produk unggulan desa.

Maumere, citra-news.com – BUPATI SIKKA, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si mengingatkan para kepala desa untuk memanfaatkan dana desa semaksimal mungkin demi meningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bupati ROBY mengemukakan hal itu pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Inovasi Desa (PID) tahun 2018 dan Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2019, di gedung Sikka Convention Center (SCC) Maumere, Kamis, 29 November 2018.

Dalam sambutannya Bupati Roby Idong mengatakan, pada tahun 2019 pemerintah pusat mengalokasikan dana desa untuk Kabupaten Sikka sebesar Rp 151 miliar. Besaran angka dana desa yang ada jika dibandingkan tahun 2018 hanya sebesar 121 miliar.

“Kenaikan dana desa yang cukup signnifikan ini hendaknya dipandang sebagai peluang emas bagi desa dalam mengembangkan berbagai produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan, yang berdampak pada peningkatan usaha ekonomi lokal desa. Ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam menentukan skala prioritas, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa,”tegasnya.

Untuk itu, Bupati Roby Idong meminta agar ada suatu perencanaan pembangunan yang kontekstual melalui kegiatan musyawarah desa (Mudes) serta Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desatahun 2019 tingkat Kabupaten Sikka.

Menurutnya, meujuk pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang DESA telah memberikan kewenangan yang luas kepaa Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam bingkai NKRI.

“Oleh karena itu dalam proses pembangunan kedudukan desa bukan lagi sebagai obyek melainkan sebagai Subyek dari desa. Yang dilakukan secara sinergis dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan seluruh komponen masyarakat yang ada di desa,”ujarnya.

Hasil musyawarah desa tersebut, beber dia, disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sikka. Karena pembangunan desa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana prasarana (Sarpras) pengembangan ekonomi lokal. Serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

PID Menuju Ekonomi Global Berdaya Saing

Sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka periode 2018-2023 telah disusun RPJMD Kabupaten Sikka. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi dalam perencanaan sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa tersebut secara tepatdan efektif. Termasuk pentingnya teknologi dan inovasi desa

Pasalnya, kata Roby, dewasa ini telah terjadi pergeseran orientasi dari ekonomi yang berbasis industry menuju ekonomi yang berbasis pengetahua dan kemapuan daya saing. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang matang. Agar kedepannya mampu berinovasi dan kreatif yang brdaya saing bagi daerah lainya di Indonesia bahka didunia, tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Sikka, Robertus Ray, S.Sos mengatakan, PID hadir sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfataan dana desa. Dengan memberikan rujukan pada pembangunan inovasi desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan, pngembangan SDM serta infrasruktur desa. Singkatnya PID harus mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

“Pelaksanaan PID diharpkanmampu menstimulir munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatifdi desa dan antar desa.  Dan PID merupakan salah satu bentuk dukungan kepada desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan dana desa sebagaiinvestasi dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,”kata Robert.

Lebih jauh menurut Robert, desa memerlukan infornasi tentang program daerah sebagai bahan acuan dalam penyusunan perencnaan pmbangunan desa. Oleh karena itu agar terjadi integrasi antara RPJMDes dan RKPDes dengan RPJMD dan RKP daerah. +++ amor/cnc

Liputan : Armando WS/CNC

Editor : marthen radja

Gambar : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Robertus Ray, S.Sos. (kiri) usai menghadiri Pelantikan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos. M.Si dan Wakil Romanus Woga oleh Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT Kupang, Kamis 20 September 2018.

Foto : Doc. CNC/marthen radja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *