REHAB Ringan Gedung DPRD NTT ‘Makan’ Anggaran 1 Miliar

Impian pemerintah di era Gubernur Frans Lebu Raya akan memiliki gedung DPRD Provinsi NTT nan megah dan representative sudah terkubur dalam-dalam. Ratusan miliar dana APBD Provinsi yang direncanakan untuk pembangunan gedung tersebut dicoret sebelum pembahasan lebih jauh bersama anggota dewan. Alasannya?

CitraNews.com, KUPANG – MASIH segar dalam ingatan public NTT bila di periode kedua Gubernur Frans Lebu Raya menjabat (periode 2013-2018) terbangun sebuah gedung monumental bernama Gedung Sasando. Juga ada beberapa gedung lain yang sudah dibangun namun mangkrak. Seperti Monumen Pancasila dan Gedung NTT Fair yang kini tengah dilidik pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Sumber yang meminta namanya tidak dipublikasi mengatakan, borok gedung NTT Fair mulai dibongkar. Setelah berulangkali terperiksanya Ir. Yulia Afra (mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Provinsi NTT) oleh pihak kejaksaan. Bahkan pada tanggal 2 Mei 2019 Drs. Frans Lebu Raya (mantan Gubernur NTT dua periode) diperiksa Kejati terkait gedung NTT Fair ini.

“Kalau saja pihak Kejaksaan Tinggi NTT jeli dalam memandang kasus Gedung NTT Fair maka ada hubungan causal (sebab akibat). Pekerjaan gedung NTT Fair, pembangunan pagar keliling dan pemasangan paving blok serta pekerjaan taman di halaman Gedung Sasando adalah juga bagian dari proyek Dinas Perumahan Rakyat Provinsi NTT pimpinan Ir. Yulia Afra,”kata dia saat ditemui citra-news.com. di Kupang pekan lalu.

Bahkan sumber yang mengaku staf dari eks Dinas Perumahan Rakyat Provinsi NTT itu menduga pembangunan Gedung Sasando bisa menjadi titik balik dari permasalahan yang ada. Tinggal saja bagaimana pengembangan kasusnya nanti, terutama niat baik dari pihak Kejati.

Dia menambahkan, pada saat gedung-gedung itu dibangun bergulir juga informasi di media massa bahwa pemerintah provinsi berencana membangun gedung baru DPRD NTT. Beruntung saja  tidak jadi dibangun. Jika saja pada pertengahan tahun 2017 atau awal tahun 2018 itu dibangun maka besar kemungkinan mengalami nasib yang sama. Gedung dewan ini akan mangkrak juga sama seperti gedung NTT Fair dan Monumen Pancasila.

Ditambah lagi dengan penegasan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat bahwa selama 5 tahun ke depan (2018-2023) TIDAK ada pembangunan prasarana gedung baru. Tidak terkecuali gedung baru kantor DPRD Provinsi NTT. Dasar pemikirannya karena tidak berdampak manfaat bagi rakyat NTT yang dikategorikan urutan tiga Provinsi Termiskin di Indonesia. Oleh karena itu dana ratusan miliar untuk membangun gedung baru sepatutnya dialihkan membangun sector-sektor vital perekonomian untuk kesejahteraan rakyat.

Atap Gedung Bocor dan Plafon Roboh

Pada kesempatan Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Nusa Tenggara Timur, THOBIAS B. Ngongo membenarkan bahwa tidak ada pembangunan gedung baru.

“Tidak ada lagi pos anggaran untuk membangun gedung baru Kantor DPRD Provinsi NTT. Kalau hanya untuk rehab-rehab ringan mungkin bisa. Itupun kalau memang kebutuhan prioritas dan mendesak,”tegas dia di ruang kerjanya Senin 20 Mei 2019.

Menjawab Kepada citra-news.com soal pembongkaran bagian atap dan plafon gedung Kantor DPRD Provinsi NTT, jelas Thoby, itu adalah pekerjaan rehab ringan saja. Anggaran untuk rehab ringan ini hanya sebesar Rp 1 miliar saja. Dan pekerjaan rehab ringan ini dilakukan karena seng dan plafon gedung ini sudah rusak. Ditambah lagi dengan peristiwa hujan dan angin puting beliung pada Pebruari lalu menyebabkan seng bocor dan beberapa bagian plafon roboh.

“Ini masalah darurat yang tidak kita duga. Hingga terlaksananya pekerjaan ini melalui pembahasan anggaran prubahan di hari terakhir. Sehingga harus segera kita lakukan perbaikan. Dan adalah hal baik jika anggota dewan yang terpilih untuk periode 2019-2024 bisa menempati gedung yang kondisinya layak,”ucap Thoby.

Mengenai proses merehab gedung Kantor DPRD Provinsi NTT tersebut, lanjut dia, sudah dilakukan mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Dilakukan proses tender atau pelelangan terbuka oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi NTT.

“Yang diharapkan kami selaku pihak pemberi kerja agar pemenang tender dapat melaksanakan pekerjaan yang bermutu. Untuk pekerjaan ini kita focus pada gedung utama dengan lama pekerjaan sesuai tertera pada papan pengumuman,”kata Thoby.

Sementara  RAFAEL Guntur, selaku PPK (pejabat pembuat komitmen) menambahkan, anggaran untuk pekerjaan rehabilitasi atap dan plafon gedung Kantor DPRD Provinsi NTT sebesar Rp 1 miliar. Akan tetapi sudah dipotong pajak dan lain-lain maka realnya hanya sekitar 800-an juta lebih. Dengan waktu pelaksanaan terhitung selama 3 (tiga) bulanan.

“Iya total anggaran untuk merehab atap dan plafon gedung utama ini sebesar Rp 1 miliar. Tapi pembiayaannya hanya sekitar 800 juta lebih. Waktu pelaksanaan pekerjaan sekitar 3  bulanan. Yang kita minta tentunya kualitas hasil. Dan satu hal yang penting  gedung utama ini sudah bisa dipakai saat pelantikan anggota DPRD NTT yang baru tanggal 3 September 2019,”ungkap Kasubag Keuangan Setwan ini. +++ marthen/citra-news.com

Gambar : Thobias B.Ngongo di ruang kerjanya, saat diwawancarai di Kantor DPRD Provinsi NTT, bilangan Jl. El Tari Oebobo Kota Kupang-Timor Indonesia, Senin 20 Mei 2019

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *