Ditambah lagi dengan penegasan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat bahwa selama 5 tahun ke depan (2018-2023) TIDAK ada pembangunan prasarana gedung baru. Tidak terkecuali gedung baru kantor DPRD Provinsi NTT. Dasar pemikirannya karena tidak berdampak manfaat bagi rakyat NTT yang dikategorikan urutan tiga Provinsi Termiskin di Indonesia. Oleh karena itu dana ratusan miliar untuk membangun gedung baru sepatutnya dialihkan membangun sector-sektor vital perekonomian untuk kesejahteraan rakyat.
Atap Gedung Bocor dan Plafon Roboh
Pada kesempatan Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Nusa Tenggara Timur, THOBIAS B. Ngongo membenarkan bahwa tidak ada pembangunan gedung baru.
“Tidak ada lagi pos anggaran untuk membangun gedung baru Kantor DPRD Provinsi NTT. Kalau hanya untuk rehab-rehab ringan mungkin bisa. Itupun kalau memang kebutuhan prioritas dan mendesak,”tegas dia di ruang kerjanya Senin 20 Mei 2019.
Menjawab Kepada citra-news.com soal pembongkaran bagian atap dan plafon gedung Kantor DPRD Provinsi NTT, jelas Thoby, itu adalah pekerjaan rehab ringan saja. Anggaran untuk rehab ringan ini hanya sebesar Rp 1 miliar saja. Dan pekerjaan rehab ringan ini dilakukan karena seng dan plafon gedung ini sudah rusak. Ditambah lagi dengan peristiwa hujan dan angin puting beliung pada Pebruari lalu menyebabkan seng bocor dan beberapa bagian plafon roboh.
“Ini masalah darurat yang tidak kita duga. Hingga terlaksananya pekerjaan ini melalui pembahasan anggaran prubahan di hari terakhir. Sehingga harus segera kita lakukan perbaikan. Dan adalah hal baik jika anggota dewan yang terpilih untuk periode 2019-2024 bisa menempati gedung yang kondisinya layak,”ucap Thoby.
