Dr. MARIUS A. Jelamu, M.Si saat diwawancarai citra-news.com di ruang kerjanya, Kamis, 02 Agustus 2019. Doc.CNC/marthen radja.
Marius : Jika warga masyarakat tetap berada dalam Kawasan Nasional Komodo maka akan terjadi perebutan ekonomi. Itu berarti juga sangat mengganggu ekosistem yang ada di kawasan tersebut. Salah satu caranya adalah warga setempat diungsikan secara bertahap keluar dari kawasan TNK.
Citra-News.Com, KUPANG – SEJAK Gubernur Nusa Tenggara Timur, VIKTOR Bungtilu Laiskodat menggulirkan isu pengambilalihan kewenangan penanganan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat, Flores NTT dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, sejak itu pula muncul berbagai aksi beragam dari warga masyarakat.
“Kebijakan bapak Gubernur NTT untuk mengambilalih kewenangan penanganan kawasan TNK dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, sudah punya perhitungan matematika ekonomi secara matang. Tujuan menutup kawasan TNK pada tahun 2020 nanti adalah demi keberlangsungan habitat hewan purba Komodo dan ekosistem yang ada di kawasan Pulau Komodo. Jika tidak demikian maka cepat atau lambat hewan purba ini akan punah. Karena akan terkontaminasi kebutuhan, baik warga setempat juga terutama hewan purba yang dilindungi ini. Hampir pasti akan terjadi perebutan ekonomi,”beber Dr.MARIUS Ardu Jelamu, M.Si, Juru Bicara Gubernur NTT dalam temu pers di Kupang, Kamis 15 Agustus 2019.
Sang Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT itu mengakui, isu penutupan sementara kawasan TNK pada tahun 2020 ini mengundang beragam aksi warga. Itu biasalah sebagai akibat terganggu kepentingan di dalamnya. Namun yang kita butuhkan adalah hewan purba komodo yang hanya ada satu-satunya di dunia ini jangan punah akibat ulah manusia. Menurutnya, kalau saat ini jumlah penduduk hanya berjumlah sekitar 200 KK lebih, maka ke depan akan berkembang menjadi ratusan bahkan jutaan pendduk yang mendiami Pulau Komodo. Sementara habitat hewan komodo yang harus dilindungi perlahan terus berkurang bahkan punah.
