UNGSIKAN Warga, Pulau KOMODO Jadi Area Exclusive KONSERVASI

Dr. MARIUS A. Jelamu, M.Si saat diwawancarai citra-news.com di ruang kerjanya, Kamis, 02 Agustus 2019. Doc.CNC/marthen radja.

Marius : Jika warga masyarakat tetap berada dalam Kawasan Nasional Komodo maka akan terjadi perebutan ekonomi. Itu berarti juga sangat mengganggu ekosistem yang ada di kawasan tersebut. Salah satu caranya adalah warga setempat diungsikan secara bertahap keluar dari kawasan TNK.

Citra-News.Com, KUPANG – SEJAK Gubernur Nusa Tenggara Timur, VIKTOR Bungtilu Laiskodat menggulirkan isu pengambilalihan kewenangan penanganan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat, Flores NTT dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, sejak itu pula muncul berbagai aksi beragam dari warga masyarakat.

“Kebijakan bapak Gubernur NTT untuk mengambilalih kewenangan penanganan kawasan TNK dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, sudah punya perhitungan matematika ekonomi secara matang. Tujuan menutup kawasan TNK pada tahun 2020 nanti adalah demi keberlangsungan habitat hewan purba Komodo dan ekosistem yang ada di kawasan Pulau Komodo. Jika tidak demikian maka cepat atau lambat hewan purba ini akan punah. Karena akan terkontaminasi kebutuhan, baik warga setempat juga terutama hewan purba yang dilindungi ini. Hampir pasti akan terjadi perebutan ekonomi,”beber Dr.MARIUS Ardu Jelamu, M.Si, Juru Bicara Gubernur NTT dalam temu pers di Kupang, Kamis 15 Agustus 2019.

Sang Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT itu mengakui, isu penutupan sementara kawasan TNK pada tahun 2020 ini mengundang beragam aksi warga. Itu biasalah sebagai akibat terganggu kepentingan di dalamnya. Namun yang kita butuhkan adalah hewan purba komodo yang hanya ada satu-satunya di dunia ini jangan punah akibat ulah manusia. Menurutnya, kalau saat ini jumlah penduduk hanya berjumlah sekitar 200 KK lebih, maka ke depan akan berkembang menjadi ratusan bahkan jutaan pendduk yang mendiami Pulau Komodo. Sementara habitat hewan komodo yang harus dilindungi perlahan terus berkurang bahkan punah.

Dr. MARIUS A. Jelamu, M.Si saat konperensi pers di LOPO Bappeda Bidang IV di bilangan Jalan Polisi Militer Kupang, Kamis 15 Agustus 2019. Doc.CNC/marthen radja.

“Tadi pagi saya baru menjelaskan kembali kepada pendemo yang melakukan aksi penolakan penutupan kawasan TNK. Biarkan mereka terus berdemonstrasi. Itu biasalah kita menghadapi pihak yang merasa dirugikan. Tapi saya mau katakan jika pemerintah tidak sekarang menertibkan warga yang ada di kawasan TNK maka jangan bermimpi habitat komodo akan bisa hidup 100 tahun lagi,”ungkap Marius.

Ada banyak fakta yang selama ini sengaja disembunyikan pihak Balai Konservasi TNK, sambung Marius. Terjadi perburuan liar rusa, kerbau, babi hutan yang ada di kawasan pulau Komodo. Dimana pengawasan yang konon ketat dilakukan selama ini. Demikian juga keluar masuknya para wisatawan yang tidak tertib dan dalam jumlah banyak (mass tourism). Jika semua binatang yang menjadi makanan komodo itu habis juga kenyamanan dan keamanan hidup hewan komodo terus diganggu bukankah hewan komodo juga akan perlahan punah?

Oleh karena itu ke depan warga pulau Komodo harus diungsikan. Juga jumlah kunjungan wisatawan dibatasi. Sambil pemerintah terus menata kawasan tersebut menjadi area yang exclusive kehidupan hewan komodo.

Kawasan TNK Tengah Dikaji Tim Terpadu

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hudp dan kehutana Provinsi NTT, Ir. FERDY J. Kapitan, M.Si menyebutkan saat ini ada Tim Khusus untuk mengkaji kembali eksistensi dri kawasan TNK di Kabupaten Manggarai Barat.

Masyarakat dunia sudah mengetahui bahwa hewan komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Flores NTT merupakan salah satu dari 7 Keajaiban Dunia (the New Seven Wonders). Hanya saja bagaimana upaya kita untuk melindungi hewan purbakala yang ada dan ekosistem yang ada di di dalam kawasan TNK. Sehingga pemerintah telah berinisiasi membentuk Tim Terpadu dimana didalamnya terdiri dari berbagai unsure.

Gambar kiri Dr. MARIUS A. Jelamu, M.Si di ruang kerjanya, Kamis, 02 Agustus 2019 dan Ir. FERDY J Kapitan M.Si (gambar kanan ) ketika diwancarai citra-news.com di ruang kerjanya, Kamis 15 Agustus 2019. Doc.CNC/marthen radja.

“Saat ini Tim Terpadu tengah mengkaji kembali ekosistem yang ada di kawasan TNK. Tim terpadu ini terdiri dari unsure Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa kementerian terkait didalamnya. Demikian juga dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Tim ini tengah berproses sejak tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019. Hasil kajian tim tersebut bagaimana kepograman dan seperti apa tanggung jawab dari masing-masing pemerintahan. Baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi NTT, dan juga pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sendiri,”katanya.

Menjawab tugas dan kewenangan OPD yang dipimpinnya, Ferdy menyatakan, pihaknya saat ini dengan swadaya melakukan pengembangan ekowisata berbasis kehutanan di kawasan hutan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

“Dengan pengembangan ekosistem di kawasan TNK khususnya, jadi bukan saja karena ada hewan komodonya. Akan tetapi juga menjadi destinasi alternative pilihan bagi wisatawan menikmati panorama alam dan ekowisata yang ada di kawasan TNK tersebut,”tandasnya.

Demikian halnya di Kabupaten Ende, tambah Ferdy. Ada banyak kawasan hutan yang perlu kita kembangkan menjadi area ekowisata. Kawasan hutan sekitar danau Kelimutu namanya ‘Kamisani” dalam mana memiliki keindahan alam yang sangat baik bagi wisatawan. Kita berharap para pengunjung datang ke Danau Kelimutu juga akan menyinggahi lokasi Ekowisata di KAMISANI dengan panorama alam yang menakjubkan. +++ marthen/citra-news.com    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *